Sabtu, 25 Januari 20

Jokowi Tidak Butuh Menteri Kapitalis

Jokowi Tidak Butuh Menteri Kapitalis

Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memerlukan dukungan publik dan dukungan dari kalangan dunia usaha yang tidak hanya bicara soal kapitalisme dalam menjalankan proses pemerintahannya.

Pengamat Politik Paramadina, Herdi Sahrasad mengatakan pemerintahan Jokowi dan JK yang mempunyai visi memperkuat ekonomi kerakayatan harus didukung oleh menteri-menteri Kabinet Kerja. Dirinya berharap, Jokowi bisa melepaskan kuatnya peran pengusaha sehingga visi ekonomi kerakyatan bisa diwujudkan.

“Jokowi butuh menteri yang kompeten dan probelemnya, jaman Suharto didominasi elit bisnis. Jokowi sulit berhadapan dengan pengusaha, Jokowi bawa manfaat kerakyatan dan berhubungan dengan pengusaha,” ujar Herdi saat diskusi kebangsaan bertajuk di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Semangat reformasi, lanjut Herdi, bagaikan tembok besar dan masuk dalam relung demokrasi dan modal ini pertahankan kapital parpol dan rela masuk dalam arus perubahan. “Pengusaha dan masuk partai politik dan demokrasi,” katanya.

Peran pengusaha seharusnya bisa diperkuat yang tidak melulu bicara keuntungan para pemodal sehingga kapitalis tidak masuk ke dalam kabinet.

“Indonesia butuh dukungan dan dunia usaha seharusnya lebih bersih,” jelas Herdi.

Herdi berharap, Jokowi harus memperkuat menteri-menteri yang tangguh. Sehingga Jokowi berani merombak kabinet dalam beberapa bulan mendatang jika menterinya tidak berjalan optimal.

“Tujuannya, publik tidak lagi menyudutkan Jokowi akibat kebijakan yang kurang strategis,Tidak mungkin Jokowi jalan sendiri dan keluh kesah jokowi sulit gerak,” pungkasnya. (Pur)

 

Related posts