Jakarta, Obsessionnews – Permasalahan harga daging yang melonjak tinggi membuat Komite II DPD RI menghimbau Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan agar harga daging sapi tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat.
Dalam audiensi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementan, Kemendag, Gapuspindo, dan Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kambing Indonesia (PPSKI), Kamis (21/7), Ketua Komite II Parlindungan Purba mengatakan bahwa pemerintah harus melibatkan stakeholders dan pelaku bisnis daging sapi sebelum mengeluarkan kebijakan.
“Kita memberikan apresiasi pada kebijakan pemerintah, tetapi untuk masa mendatang tidak akan ada lagi gonjang-ganjing harga apabila setiap kebijakan pemerintah melibatkan stakeholder. Pemerintah harus mendengar masukan-masukan dari pedagang, petani, asosiasi, dan DPD RI,” ujarnya.
Senator asal Sumatera utara itu juga menilai bahwa setiap instansi pemerintah menggunakan data yang berbeda-beda saat menganalisis kondisi pasar tentang terkait stok daging dan ternak sapi. Hal ini menyebabkan setiap instansi mengeluarkan keputusan dan rekomendasi yang bertentangan. Seharusnya, penggunaan data tersebut menggunakan tolak ukur yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Harus ada blueprint tentang manajemen stok dan harus ada database yang harus bisa menjadi kesepakatan antar instansi. Pak Jokowi sudah mengatakan harus ada (data) dari BPS, itu welcome, tetapi masalahnya itu juga harus disosialisasikan kepada semuanya sehingga seluruh kementerian menggunakan data BPS,” tegasnya.
Parlin juga meminta agar masalah tingginya harga daging tidak hanya berpatok pada wilayah Jawa, terutama Jakarta. Fluktuasi harga daging di daerah-daerah juga perlu diperhatikan.
Di kesempatan yang sama, terkait program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang diluncurkan oleh pemerintah kepada peternak, Anggota Komite II DPD RI, Anang Prihantoro berpendapat bahwa keberadaan SPR harus memperhatikan kepentingan peternak. Sesuai fungsinya, SPR berperan sebagai media pendidikan untuk peternak terkait teknologi dalam pengelolaan peternakan sapi.
“SPR harus betul-betul dijadikan tempat sekolah dan berkonsolidasinya para peternak, serta tempat para peternak me-manage sejumlah sapi di daerahnya seperti manajemen perusahaan. Semua harus dihitung dengan baik, pakannya, proteinnya, penjualannya, kotorannya, dan lain lain, semua harus di-manage dengan sangat bagus melalui SPR,” tukasnya.
Senator asal Lampung ini juga meminta SPR dapat melibatkan pengusaha. Keberadaan feedlocker dalam SPR dinilai dapat berperan untuk transfer pengetahuan tentang teknologi yang dibutuhkan peternak dalam mengelola sapi-sapinya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraan peternak. Senada dengan Anang, Senator dari Riau, Rosi Uli Purba berpendapat SPR harus meningkatkan perannya dalam melatih peternak sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan menutupi kebutuhan daging masyarakat.
Dalam RDP tersebut, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan bahwa permasalahan harga daging sapi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, terutama kebijakan pemerintah. Perbedaan data kebutuhan sapi antar instansi pemerintah menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran.
“Kita bekerja di rezim kebijakan kuota, dimana pemerintah mengestimasi berapa kebutuhan sapi saat itu dan berapa jumlah kebutuhan daging sapi yang bisa distok dari sapi lokal dan berapa yang diimpor. KPPU meminta dikonsolidasikan mengenai data konsumsi per kapita, data kebutuhan sapi. Perbedaan data kebutuhan sapi antar instansi, kementerian pertanian, kementerian perdagangan, atau BPS menyebabkan perbedaan kebijakan terkait daging sapi di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dari PPSKI menuntut agar Pemerintah memperhatikan peternak dari sisi kesediaan pakan dan bibit ternak. Kedua hal tersebut merupakan sektor yang turut berpengaruh pada kondisi kualitas produksi ternak dan berimbas pada harga daging sapi di masyarakat. (Red)
