Jakarta, Obsessionnews com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kabarnya sudah memutuskan ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan. Jokowi bahkan sudah melakukan survei sejumlah tempat di kalimantan yang dianggap layak jadi ibu kota, salah satunya di wilayah Bukit Soeharto, Samarinda, Kalimantan Timur.
Baca juga:
Ibu Kota Negara Pindah, Pemerintah Gunakan Pola Kerja Sama Pemanfaatan Gedung K/L
Bukit Soeharto Calon Kuat Ibu Kota Negara
Jokowi Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Tak Bebankan APBN
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, keputusan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan harus mendapat pertimbangan mendalam. Karena tempat yang akan dijadikan ibu kota harus aman dari risiko bencana.
“Harus hati-hati juga kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang,” kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa, (30/7/2019).
JK menilai untuk menentukan ibu kota tidaklah mudah, karena harus mempertimbangkan syarat-syarat yang dinilai tepat. Sebab itu JK mengingatkan agar keputusan calon ibu kota pemerintahan baru tidak terburu-buru. Segala aspek harus dikaji dengan ketelitian dan ketepatan.
“Jadi semua juga harus dipilih dengan betul. Ini memakan tempo yang panjang,” katanya.
JK pernah mengatakan syarat ibu kota pemerintahan baru antara lain harus berada di tengah geografi Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60 ribu hektare lahan kosong.
Kalimantan dianggap memenuhi beberapa syarat sebagai calon ibu kota baru, yakni ketersediaan lahan yang luas untuk dijadikan kota baru. Namun, posisi Kalimantan tidaklah persis di tengah Indonesia secara geografis, kata Kalla. Sehingga hal itu perlu dipertimbangkan.
“Ya pertama kan Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa kan (untuk) mendapatkan lahan besar tidak ada lagi, sulit. Tanahnya luas dan berada agak di tengah, agak ya, karena kalau persis di tengah itu Mamuju,” ujarnya.
JK juga menegaskan, bahwa pemilihan Kalimantan sebagai calon ibu kota pemerintahan baru masih dalam tahap studi dan kajian, sehingga belum masuk ke tahap perencanaan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) masih membahas konsep pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas umum untuk calon ibu kota pemerintahan baru tersebut.
Sarana utilitas yang perlu dibangun untuk calon ibu kota pemerintah yang baru tersebut antara lain saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan, dan gedung perkantoran pemerintahan. (Albar)
