Minggu, 16 Juni 19

Jokowi Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Tak Bebankan APBN

Jokowi Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Tak Bebankan APBN
* Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan Pimpinan Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5) petang. (Foto: OJI/Humas Setkab)

Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa tak akan membebani anggaran negara. Kepala Negara menjamin hal itu di hadapan para pimpinan lembaga negara saat menggelar acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

 

Baca juga:

Erick Thohir: Jokowi Menang Tanpa Kecurangan

Aktivis 98 Yakin Jokowi Torehkan Sejarah Politik di Indonesia

Lima Alasan Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019

 

“Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani,” ujar Jokowi. Adapun, anggaran yang dibutuhkan berdasarkan kajian Bappenas mencapai Rp 323-Rp 466 triliun.

Jokowi mengatakan rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa ini tidak sekedar wacana, namun ia sudah memiliki rencana matang untum itu. Sebab, Jakarta atau Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk serta wilayah geografis yang rentan bencana.

“Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang, padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan enam persen dan Sulawesi tujuh persen, Papua dan Maluku dua sampai tiga persen,” kata Jokowi.

Ia bahkan menyebut sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru. Meski tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud. Namun, ia memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

“Kami siapkan tiga alternatif daerah yjyanguga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan 300 ribu hektar,” kata Jokowi.

Sebelumnya anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun melontarkan idenya tentang cara menekan anggaran negara dalam rangka pemindahan ibu kota negara. Menurutnya, pembangunan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru RI bisa dilakukan tanpa menggunakan uang negara.

“Ketika ibu kota negara sudah dipindah ke lokasi baru, pembangunan untuk gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan bisa dilakukan dengan nol rupiah. Artinya pembangunan gedung pemerintahan di lokasi baru tanpa membebani APBN,” kata Misbakhun.

Wakil rakyat di komisi yang membidangi keuangan dan anggaran itu lantas menjelaskan idenya. Menurutnya, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang akan ditinggalkan bisa diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada swasta.

Selanjutnya, kata Misbakhun, pihak swasta yang menggunakan gedung-gedung milik negara di Jakarta diwajibkan membangun kantor-kantor pemerintahan di ibu kota baru RI.

“Jadi swasta membangun gedung pemerintahan di ibu kota baru RI sebagai biaya sewa penggunaan gedung-gedung negara di Jakarta,” ujarnya.

Legislator Golkar itu menambahkan, skema penggunaan dan pengelolaan lahan ataupun gedung milik pemerintah kepada swasta tidak mengubah status kepemilikan. Artinya, lahan dan gedung tetap milik pemerintah sepenuhnya.

“Nantinya swasta yang mendapatkan hak pengelolaan diwajibkan membangun gedung perkantoran dan semua fasilitas pendukung yang dibutuhkan di ibu kota baru,” jelas dia.

“Mereka diberi hak selama 50 tahun yaitu dua kali periode HGB (hak guna bangunan, red) untuk memanfaatkan gedung-gedung di Jakarta yang ditinggalkan oleh kementerian dan lembaga karena pindah ke ibu kota yang baru,” tambahnya.

Pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa hanya berlaku pada pusat pemerintahannya saja. Sedangkan pusat bisnis masih dilakukan di DKI Jakarta. Bahkan, untuk lembaga jasa keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, hingga BKPM tetap berada di tanah betawi.

Oleh karena itu, Misbakhun meyakini pola tersebut sangat bisa dilakukan. Sebab, pemerintah dan swasta sama-sama diuntungkan.

“Karena Jakarta masih tetap sebagai ibu kota perekonomian dan swasta butuh perkantoran. Nantinya kelebihan biaya dari pemberian hak kepada swasta akan menjadi PNBP,” kata dia.

Misbakhun menambahkan, payung hukum untuk pemindahan ibu kota juga harus disiapkan. Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga siap menginisiasi rancangan undang-undangnya di DPR. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.