Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah Indonesia terus berupaya keras agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses sistem keuangan nasional.
Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, data tahun 2014 menyatakan bahwa indeks keuangan inklusif Indonesia masih sebesar 36 persen. Inilah yang hendak ditingkatkan oleh Presiden Jokowi.
“Hanya 36 persen. Artinya masih belum banyak rakyat Indonesia yang menikmati manfaat dari produk dan layanan keuangan. Masih banyak yang belum mempunyai tabungan. Masih banyak yang sulit mendapat akses kepada pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan,” ungkap presiden saat peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara, Jakarta (18/11/2016).
Upaya peningkatan tersebut memang tidak main-main. Pemerintah sendiri telah menargetkan pada tahun 2019 nanti indeks keuangan inklusif Indonesia telah berada pada angka 75 persen.
Oleh sebab itu, Jokowi perintahkan kepada seluruh menteri agar tidak boleh memberikan bantuan sosial secara tunai. Begitu pula kepada seluruh kepala daerah supaya basos dilakukan melalui sistem keuangan.
“Sekarang bantuan-bantuan sosial tidak boleh diberikan secara tunai. Harus masuk kepada sistem perbankan kita,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Presiden pun menginstruksikan kepada jajarannya agar meningkatkan akses kepada sistem keuangan bagi para pelaku usaha kecil seperti petani, nelayan, buruh, dan UMKM. Ia meyakini bila hal itu dilakukan, stabilitas keuangan nasional akan jauh lebih baik.
“Karena sekarang uang kita memang masih banyak yang disimpan di bawah kasur, di bawah bantal, tidak masuk ke sistem keuangan kita,” tandasnya.
Peningkatan keuangan inklusif Indonesia merupakan bagian upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Presiden Jokowi menyebut bahwa hal ini merupakan sebuah pekerjaan besar bagi pemerintah.
“Meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia adalah langkah penting dalam perjuangan kita melawan kemiskinan, melawan kesenjangan sosial. Tanpa ini sulit kita akan melakukan itu.
Maka itu, guna mewujudkan hal tersebut, presiden kembali mengingatkan bahwa politik yang diusung pemerintahannya ialah politik kerja. Seluruh pihak diminta untuk meninggalkan kebiasaan lama yang minim pelaksanaan.
“Agar target tersebut bisa tercapai maka kita harus meninggalkan kebiasaan lama yang banyak rencana, banyak strategi, tapi minim pelaksanaan. Boleh banyak rencana, boleh banyak strategi, tapi pelaksanaan juga banyak,” katanya. (Has)
