Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY-Boediono segera berakhir. Kini masyarakat masih menunggu komitmen dari presiden baru yang akan terpilih melalui pilpres 9 Juli 2014 dalam mengawal salah satu agenda utama reformasi tersebut.
Apakah wacana untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang keluar dari mulut dua pasangan calon Presidden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta Jokowi-Jusuf Kalla benar-benar diwujudkan jika mereka terpilih atau hanya akan menjadi catatan mati semata.
Capres Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat KPK untuk berantas korupsi. Ketua Dewan Pembina Gerindra itu pun mendoakan agar KPK senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan guna terus menjalankan tugasnya menangkap para koruptor.
Sedangkan, Capres PDIP Jokowi menjanjikan perubahan di KPK. Jika terpilih, Jokowi salah satunya akan menambah jumlah penyidik di lembaga anti korupsi itu. Jokowi juga akan menambah anggaran KPK bahkan 10 kali lipat.
Meski demikian, KPK menilai semangat pemberantasan korupsi masih samar-samar, baik yang diusung pasangan nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Sebab saat sesi debat pertama hingga penutup wacana tentang pemberantasan korusi tidak begitu mendominasi materi pertanyaan yang diajukan.
“Nanti saya kira masyarakat yang akan melihat kalau salah satu diantara mereka yang jadi presiden nanti seperti apa implementasi dari janji-janji mereka” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP saat berbincang dengan obsessionews di kantornya, Selasa (8/7/2014).
Johan mengatakan salah satu tantangan pemberantan korupsi kedepan terletak pada seberapa besar komitmen para stakeholder, eksekutif dalam hal ini adalah Presiden, DPR sebagi lembaga legislatif dan Yudikatif dalam hal ini penegak hukum. Serta yang penting adalah melibatkan peran serta cipil sociaty.
Kedua, perangkat pemberantasan korupsi bukan hanya KPK saja juga perlu diperbesar baik dari sisi aturan, kualitas, kuantitas maupun dari sisi capasity building-nya. “Saya tidak menyebut KPK saja tapi perangkat pemberantasan korupsi itu banyak ada juga kepolisian dan kejaksaan,” papar Johan.
KPK sudah memberikan semacam literatur berupa buku putih kepada para capres-cawapres. KPK hanya bisa berharap presiden mendatang paling tidak melihat buku putih itu sebagai salah satu bahan untuk melaksanakan atau menjalankan perintahan dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi.
“Karena dalam buku itu tertulis pengalaman KPK. Buku itu sangat kaya akan pengalaman-pengalaman dari KPK baik dari sisi pencegahan maupun penindakan,” katanya.
KPK juga menjalankan perannya yang begitu rigit dalam mengawal semangat pemberantasan korupsi yaitu memeriksa dan mengklarifikasi harta kekayaan capres-cawapres. “KPK kemarin terlibat di pilpres itu hanya kaitan dengan LHKPN dan peran itu sudah dijalankan dengan baik, tutur Johan. (Has)
