Jumat, 6 Desember 19

Tagar #HidupMahasiswa Jadi ‘Trending Topic’ di Twitter

Tagar #HidupMahasiswa Jadi ‘Trending Topic’ di Twitter
* Mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2019). Mereka antara lain menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai melumpuhkan peran lembaga antirasuah tersebut. (Foto-foto: Edwin B/Obsession Media Group)

Jakarta, Obsessionnews.com – Dua hari berturut-turut, yakni Senin- Selasa 23-24 September 2019 mahasiswa berunjuk rasa di Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia. Di Indonesia Kamis (25/9) aksi mahasiswa tersebut menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #HidupMahasiswa.

 

Baca juga:

Membaca Aksi Mahasiswa Melalui Penglihatan Gustave Le Bon Ihwal Revolusi

FOTO Demo di Depan Gedung DPR Berakhir Ricuh

FOTO Mahasiswa Blokade Jalan Tol

FOTO Mahasiswa Kembali Geruduk DPR

Fakta di Balik Perang Tagar Pro Kontra Demo Mahasiswa

FOTO Unjuk Rasa Mahasiswa di Gedung DPR

Ada dua isu paling menonjol disuarakan oleh mahasiswa, yakni tentang revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Mahasiswa menilai revisi UU KPK melumpuhkan peran lembaga antirasuah tersebut. Oleh karena itu mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk merevisi UU KPK yang telah disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ada tujuh poin yang menjadi catatan dalam RUU KPK yang sudah diketok palu oleh anggota DPR. Pertama, soal status kedudukan kelembagaan KPK yang akan berubah menjadi lembaga penegak hukum yang berada di rumpun eksekutif, tetapi tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen.

Kedua, soal keberadaan Dewan Pengawas KPK yang punya kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang KPK, memberi/tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setahun sekali.

Keberadaan dewan pengawas ini dinilai berpotensi mengganggu penanganan perkara karena dugaan konflik kepentingan.

Ketiga, pembatasan fungsi penyadapan karena KPK wajib meminta izin tertulis dari dewan pengawas sebelum menyadap. Dalam aturan sebelumnya KPK berwenang sendiri melakukan penyadapan tanpa perlu meminta izin.

Keempat, KPK berwenang menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun.

Kemudian KPK juga wajib berkoordinasi dengan penegak hukum lain dalam hal pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal kontroversi lain ialah mengatur soal mekanisme penyitaan dan penggeledahan serta status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Namun, Jokowi memastikan tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK.

“Enggak ada (Perppu),” kata Jokowi usai bertemu dengan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).

Jawaban Jokowi itu menjawab pertanyaan wartawan apakah ada rencana membentuk Perppu KPK atau tidak.

Jokowi mengatakan bahwa hasil pertemuan dengan DPR, yakni sepakat menunda empat RUU untuk disahkan. Yaitu RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP.

Jokowi menyampaikan bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR, bukan pemerintah. Sementara empat RUU yang ditunda itu memang usulan aktif pemerintah.

 

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.