Rabu, 16 Oktober 19

DPR Tunda Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

DPR Tunda Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan
* Rapat Paripurna DPR RI. (Foto: medsos)

Jakarta, Obsessionnews.com – Rapat Paripurna DPR RI akhirnya memutuskan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kelanjutan RKUHP akan dibahas oleh DPR pada periode 2019-2024.

Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar DPR menunda pengesahan RKUHP. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta pembahasan RKUHP dilakukan pada periode mendatang.

“Bisa jadi (dibahas kembali), tapi di periode yang akan datang. Presiden maunya pembahasannya di periode yang akan datang,” ujar Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Dalam kesempatan yang sama, DPR RI juga memutuskan menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan. Erma mengatakan, RKUHP merupakan induk dari sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu RUU Pemasyarakatan tidak dapat disahkan sebelum pengesahan RKUHP.

“RUU Pemasyarakatan ada karena RUU KUHP, itu kita sebutnya induk dari sistem peradilan pidana kita,” kata Erma. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.