Sabtu, 25 Januari 20

Soal Kafir, MUI Sebut NU Punya Dalil yang Bisa dipertanggungjawabkan

Soal Kafir, MUI Sebut NU Punya Dalil yang Bisa dipertanggungjawabkan
* Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi. (Foto: Akurat)

Jakarta, Obsessionnews.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada umat Islam agar tidak terlalu reaktif meributkan hasil putusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) terkait dengan penyebutan orang di luar agama Islam disebut non muslim bukan kafir. Sebab, putusan tersebut merupakan hasil ijtihad kolektif yang harus dihormati.

“Karena pasti memiliki hujah, dalil dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar’i maupun pertimbangan untuk kemaslahatan umum (maslahatul ammah),” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/2/2019).

 

Baca juga:

Perjuangan Dakwah Ahmad Dahlan, Melawan Penjajah Sampai Disebut Kiai Kafir

Haram Pilih Pemimpin Kafir

Kemiskinan Ancam Orang Muslim Jadi Kafir

 

Zainut mengimbau kepada semua pihak untuk mengembangkan sikap berbaik sangka, pemahaman positif, dan sikap toleransi terhadap berbagai hasil ijtihad kolektif masyarakat sepanjang hal tersebut masih dalam koridor wilayah perbedaan (ikhtilaf) dari cabang agama (furu’iyyah), dan bukan masalah pokok dalam agama (ushuluddin).

“Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari pranata ijtihad yang di dalam ajaran Islam tidak dilarang bahkan sangat dianjurkan,” tuturnya

Untuk itu, ia mengajak kepada semua pihak untuk terus menjaga persaudaraan ke-Islaman (ukhuwah Islamiyah) dan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah) demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin.

Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyarankan agar Warga Negara Indonesia yang beragama non-muslim tak lagi disebut sebagai kafir. Karena menurut para ulama, kata kafir, dianggap mengandung unsur kekerasan teologis.

“Karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tetapi muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain,” kata Pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Abdul Moqsith Ghazali di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Kamis 28 Februari 2019.

Moqsith mengungkapkan, saran melarang menyebut warga negara non-muslim kafir bukan untuk menghapus istilah kafir dalam Alquran maupun hadis. Namun, ini untuk mengimbau masyarakat yang sering kali menyematkan label diskriminatif pada sebagian kelompok warga yang beragama Islam namun berbeda pendapat maupun non-muslim. Karena dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada keterlibatan aktif dari warga negara non-muslim. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.