Kamis, 24 Oktober 19

Rommy Efek dan Ancaman Posisi Menag

Rommy Efek dan Ancaman Posisi Menag
* Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (Foto: Detik.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Mantan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy harus menerima pil pahit, setelah Jumat, 15 Maret 2019 pagi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Pria yang akrab disapa Rommy ini ditangkap terkait kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Ia diduga menerima uang Rp 300 juta untuk membantu proses seleksi jabatan. 

 

Baca juga:

Berbeda dengan Mahfud, BPN Tuding Rommy Dijebak

Kasus Rommy Ujian Terberat PPP Jelang Pilpres dan Pileg

Soal Kasus Rommy, JK dan Erick Thohir Beda Pandangan

 

Rinciannya adalah Haris Hasanudin menyerahkan uang Rp 250 juta dan Muhammad Muafaq memberikan uang Rp 50 juta agar keduanya bisa mendapat jabatan sebagai pejabat tinggi di lingkungan Kemenag.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua tersangka selain Romy. Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai tersangka pemberi suap.

Setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Rommy dijebloskan ke dalam penjara. Tidak hanya itu, Rommy juga harus menerima kenyataan diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP. Posisinya digantikan oleh Suharso Monoarfa yang saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), 

Namun rupanya kasus Rommy ini tidak berhenti di sini. Penyidik KPK tengah menelusuri dugaan keterlibatan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. KPK membuka kemungkinan akan memeriksa Menteri Lukman jika keterangannya diperlukan

Benarkah kasus ini bakal menyeret Menag Lukman, yang notabene juga anggota partai PPP? Mungkin terlalu dini menyimpulkan demikian, karena KPK hingga saat ini masih bekerja. Yang pasti efek yang ditimbulkan dari kasus ini membuat posisi Menag terancam. 

Senin lalu KPK menggeledah ruang kerja Menag. KPK menemukan uang ratusan juta rupiah dan dolar Amerika Serikat yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di kementerian agama. Selain uang, penyidik KPK juga menyita dokumen terkait proses seleksi kepegawaian di Kemenag.

Alhasil, saran untuk mencopot Lukman dari kursi Menag pun dilontarkan sejumlah pihak. Adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang pertama kali menyarankan agar Lukman berhenti dari jabatannya. Alasannya, kata dia, kasus ini bakal membebani pemerintah. 

“Saya kira ini sangat memprihatinkan ya. Kalau di luar negeri menterinya sudah mundur ya, lebih bagus begitu. Karena persepsi sudah terbentuk. Ada uang di situ, ada fakta. Apa lagi penjelasannya? Menurut saya, itu akan jadi beban bagi pemerintah,” imbuhnya. 

Tak hanya Fadli, eks Ketua KPK Busyro Muqoddas pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Lukman. Menurut dia, kepemimpinan Lukman dinilai sudah cacat.

Busyro menilai Lukman layak diberhentikan oleh presiden. Busyro yakin dengan temuan uang sebanyak Rp 180 juta dan USD 30 ribu dari laci ruang kerja Menag itu kerja Kemenag akan terganggu.

“Itu (korupsi) selalu akan terjadi jika Kementerian Agama tidak dirombak total orangnya maupun manajemennya atau sistemnya,” ujar Busyro kepada wartawan di Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

“Sehingga langkah konkretnya yang bisa diambil oleh yang paling bertanggung jawab yaitu presiden, berhentikan segera Pak Lukman Hakim (sebagai Menag). Pilih plt tapi jangan ditunjuk oleh presiden,” sambung mantan Ketua KPK tersebut.

Persoalan temuan duit di laci itu, Lukman sendiri hingga kini enggan berkomentar. Lukman mengatakan tak etis jika dia berkomentar soal uang tersebut sementara dia belum memberikan keterangan ke KPK. 

“Secara etis tidak pada tempatnya saya menyampaikan hal yang saya belum saya sampaikan kepada KPK sebagai institusi resmi yang harus menerima keterangan resmi saya terlebih dahulu. Jadi saya belum akan memberikan (keterangan) ke publik,” ujar Menag.

Sementara terkait desakan agar dia mundur maupun diberhentikan itu Lukman juga enggan berkomentar. Lukman hanya tersenyum sembari meletakkan tangan di dadanya saat menanggapi pertanyaan wartawan soal hal itu.

Presiden Jokowi sendiri tidak mau mencampuri kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Jokowi menyerahkan sepenuhnya ke KPK terkait temuan uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat di ruang kerja Menteri Agama.

“Kita berikan kewenangan penuh kepada KPK untuk memeriksa kasus ini. Saya tidak mau komentar, karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Jadi saya tidak mau komentar,” tutur Jokowi.

Sementara, pegiat antikorupsi dari ICW Firdaus Ilyas menilai kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama memiliki dimensi politik yang cukup kuat. Sebab kasus ini melibatkan ketua umum partai politik. 

Ia menduga kasus ini juga melibatkan orang lain di Kementerian Agama. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan kesempatan penuh kepada KPK bekerja secara optimal tanpa gangguan.

“Dan yang penting Kementerian Agama dan menterinya kooperatif dengan KPK. Karena kuat dugaan hal ini juga melibatkan orang Kemenag. Dan bisa jadi kasusnya juga banyak,” jelas Firdaus. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.