Minggu, 26 September 21

Ridwan Hisjam Usulkan Badan Geologi Berubah Jadi Kementerian

Ridwan Hisjam Usulkan Badan Geologi Berubah Jadi Kementerian
* Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam. (Foto: dok. pribadi)

Jakarta, Obsessionnews.com –  Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mengusulkan agar Badan Geologi harusnya berdiri sendiri dan berubah bentuk menjadi Kementerian Geologi.

 

Baca juga:

Pernah Diprediksi Bubar, Ridwan Hisjam Ungkap Rahasia Kekuatan Politik Golkar

Mubes IV, Ridwan Hisjam Ingatkan Kosgoro 57 Kembali ke Khitahnya

Ridwan Hisjam Unggul dalam Polling Bursa Calon Ketum Kosgoro 57

 

Mengapa demikian? Ridwan memandang geologi itu adalah disiplin ilmu penting yang mempelajari isi perut bumi beserta kandungannya. Untuk bisa meneliti dan menemukan muatan isi bumi Indonesia yang begitu luas, maka Badan Geologi sejatinya punya tanggung jawab besar.

“Sebenarnya apa yang sudah diberikan Tuhan dalam perut bumi Indonesia ini adalah rahmat. Tapi kalau Badan Geologi tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya, maka rahmat itu bisa menjadi bencana. Oleh karena itu Badan Geologi ini harus menjadi departemen sendiri atau kementerian,” ujar Ridwan saat mengikuti RDP Komisi VII secara daring, Selasa (16/3/2021).

Untuk bisa menjadi kementerian, maka Badan Geologi itu, kata Ridwan, perlu dibuatkan UU. Dengan UU ini, kewenangan dan tugas fungsi dari Badan Geologi menjadi lebih luas dan kuat. Ia menyarankan RUU Badan Geologi ini dibicarakan di internal Kementerian ESDM, agar menjadi RUU Usulan Pemerintah.

“Kalau dari DPR daftar RUU-nya sudah terlalu banyak. Makanya RUU ini harus menjadi insiatif pemerintah, karena kalau insiatif dari pemerintah, biasanya pembahasannya lebih cepat. Seperti halnya waktu pembahasan UU Cipta Kerja,” terang Ridwan.

Menurutnya, dengan UU Geologi, maka bisa menyelematkan berbagai macam persoalan bangsa. Khususnya menyangkut kebencanaan. Karena dengan UU ini Badan Geologi bisa melakukan pelarangan izin pembangunan tempat-tempat umum yang wilayah itu sudah diketahui rawan bencana alam.

“Kalau sekarang Badan Geologi sudah tahu dan bisa memetakan daerah rawan bencana. Secara UU dia belum bisa diberikan kewenangan untuk melarang pendirian bangunan, akibatnya ketika tanah rawan bencana itu tetap dibangun fasilitas umum, maka ketika bencana datang, korban banyak berjatuhan,” jelas Ridwan.

Polisi senior Partai Golkar ini mengatakan, Badan Geologi punya tugas bagaimana bisa bencana alam itu tidak menimbulkan korban yang begitu besar. Karena itu, ini perlu penguatan UU. Tidak hanya, jika Badan ini berubah menjadi Kementerian, geologi juga sebenarnya punya tugas mengurusi kesejahteraan masyarakat.

“Itu saya katakan karena UUD mengamanati bahwa bumi dan air berserta kekayaan alam di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah ini yang bisa mengatahui apa ada dalam perut bumi kan geologi. Jadi geologi bukan hanya soal kebencanaan, tapi juga dia bisa memberikan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.