Obsessionnews.com - Pembentukan koalisi permanen yang diwacanakan sekarang ini sebatas pilihan. Artinya, partai-partai pendukung pemerintah dibebaskan untuk bersikap. Boleh ikut atau bersikap sebaliknya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan, tawaran membentuk koalisi permanen seiring mengusung kembali Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 merupakan wacana biasa, yang muncul setiap periode pemerintahan. Pembentukan koalisi permanen juga bergantung dari sikap para ketum partai.

Baca Juga:
Koalisi Permanen Prabowo untuk Pemilu 2029, Tak Tepat

"Terserah kepada bagaimana para pimpinan partai politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Dirinya menilai koalisi permanen dengan postur gemuk juga tidak memengaruhi prinsip check and balances. Diketahui partai pendukung pemerintah mendominasi di parlemen karena hanya menyisakan PDIP.

Menurut Muzani, kritik dalam rangka pengawasan tidak hanya dilakukan oleh partai di luar pemerintah, tetapi insan lain termasuk pers. "Check and balance itu kan tidak harus dari partai politik," ujarnya.

Baca Juga:
KIM Plus Jadi Koalisi Permanen, Jauh Panggang dari Api

Pembentukan koalisi permanen dikhawatirkan hanya melanggengkan aksi borong partai, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menghapus ambang batas mengusung presiden (presidential threshold). Sementara Muzani menilai, semangat membentuk koalisi permanen untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan.

“Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu. Karena itu, Presiden melontarkan ini, tentu saja lontaran ini ditawarkan kepada koalisi, termasuk kepada para ketua umum,”ujarnya. (Erwin)