Obsessionnews.com - Wacana koalisi permanen untuk mengusung Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2029 dianggap tak tepat. Hal itu sama saja dengan melegitimasi aksi borong partai dan menyalahi putusan MK yang menghapus presidential threshold (PT).

Profesor riset BRIN Lili Romli menilai kalau koalisi gemuk dipermanenkan dengan maksud kembali mengusung Prabowo, hak partai dan rakyat tercederai. Sebab akses untuk mengusung kandidat lain semakin sempit sementara partai-partai sejatinya memiliki keleluasaan mengusung calon berdasarkan putusan MK.

Baca Juga:
KIM Plus Jadi Koalisi Permanen, Jauh Panggang dari Api

“Apalagi pasca-penghapusan PT, semua partai mempunyai kesempatan yanh sama untu mengusung kandidat dalam pilpres. Rakyat juga nanti mempunyai banyak pilihan alternatif dari para capres dan cawapres,”kata Romli kepada Obsessionnews di Jakarta, Senin (17/2).

Wacana koalisi permanen muncul setelah Gerindra selain secara resmi menetapkan Prabowo sebagai ketum untuk periode 2025-2030, juga mendeklarasikan yany bersangkutan sebagai capres. Deklarasi ini terjadi di Hambalang pada akhir pekan lalu, sebelum puncak peringatan HUT ke-17 Gerindra, di Sentul, Bogor, Jabar, Sabtu (25/2).

Baca Juga:
Pemerintah Hormati Putusan MK yang Menghapus Presidential Threshold

Ketum-ketum partai koalisi pemerintah menyikapi deklarasi dan wacana koalisi permanen secara beragam. Ada yang mengapresiasi, ada yang menyikapinya dengan datar ada pula yang mengeritisinya secara halus.

Menurut Romli, koalisi permanen memungkinkan hanya sampai 2029. Artinya, KIM Plus maupun partai di luar pemerintahan sekarang ini harus mengusung kandidat agar pilpres tak hanya sebatas dua paslon sebagaimana putusan MK.

Dengan begitu, Romli mengartikan koalisi permanen sebatas mengikat partai-partai pendukung pemerintah untuk tidak bermain dua kaki hingga berakhirnya pemrrintahan pada 2029.

“Kalau maksudnya adalah koalisi permanen sampa akhir jabatan 2029, banyak orang mendukungnya. Mereka yang tergabung dalam KIM Plus harus konsekuen dan konsisten mendukung sampai akhir masa pemerintahan, harus loyal, tidak boleh dua kaki,”tuturnya. (Erwin)