Oleh: Ahmad Khozinudin, Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Sebelum beramal, kita harus berpikir. Apa sih dampak dari amal itu? Jangan sampai kita melakukan amal yang sia-sia, bahkan berdosa.

Pilkada itu sarana untuk memilih kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota beserta wakilnya. Lalu setelah mereka terpilih, apakah ada perubahan pada diri kita? Masyarakat kita? Bangsa kita? Kalaupun ada perubahan, apakah menjadi lebih baik, atau lebih buruk?

Nyaris, hampir semua kepala daerah dari partai mana pun terbelit kasus korupsi. Yang dari PDIP banyak, Golkar juga, PKS ada, PAN ada, Gerindra ada, PKB, PPP, pokoknya semua parpol menyumbang kepala daerah korup.

Pilkada berati akan menjadikan seseorang menjadi kepala daerah dan bisa korupsi. Sebab jika tidak menjadi penguasa maka mereka tak akan bisa korupsi.

Bagaimana tidak akan korupsi? Biaya pilkada tinggi. Untuk menang harus main uang, suap rakyat, suap penyelenggara, hingga suap pengadilan. Dari mana biaya Pilkada itu kembali, kalau tidak dari korupsi?

Mengandalkan gaji? Mustahil. Gaji kepala daerah itu dapat ditakar. Sementara biaya berdemokrasi mahal luar biasa.

Kalau kita terlibat dalam Pilkada, berarti sama saja menjerumuskan orang untuk korupsi. Kena dosa jariah.

Lalu apakah Pilkada di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota harus ikut golput seperti di Pilkada Jakarta? Karena tidak ada pilihan sesuai nurani?

Apakah Pilkada di daerah juga ada calon yang sesuai nurani? Lalu bagaimana kita bersikap?

Problemnya siapa pun calon yang terpilih dalam sistem demokrasi pasti akan korup. Jadi faktornya bukan ada tidaknya calon yang sesuai nurani, melainkan sistem demokrasi yang mahal, yang meniscayakan calon akan korup setelah menjadi pejabat.

Ya tentu kita harus mengambil pilihan yang terbaik. Pilihan yang paling sedikit mudharatnya adalah golput. Setidaknya saat Golput kita tidak ikut menanggung dosa korupsi para pejabat kepala daerah, yang dulu terpilih melalui Pilkada. []