Obsessionnews.com - Tampaknya sudah jadi rahasia umum bahwa rezim yang sedang berkuasa diduga bakal mengerahkan aparat dan fasilitas negara untuk memenangkan calon presiden (capres) jagoannya. Netizen di media sosial (medsos) dan grup Whats App (WA) memaparkan kalau lawan berat yang dihadapi Anies Baswedan, bukanlah sosok capres Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto yang didukung rezim yang sedang berkuasa. Melainkan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dugaan kecurangan Pemilu/Pilpres 2024. Penghitungan suara di KPU harus benar-benar akuntabel dan kredibel. Juga penghitungan suara dari mulai tingkat TPS hingga ke tingkat pusat. Kubu oposisi dan para sukarelawan pendukung pemilu bersih harus serius memelototi setiap langkah penghitungan suara dalam Pemilu, Pasalnya, ibarat main sepak bola maka wasitnya dari kubu capres yang didukung pemerintah, hakim garis dan aparat penjaga lapangan juga dari pihak yang berkuasa. Sudah bisa dilihat bahwa KPU dan Bawaslu dikuasai unsur dari penguasa. Bahkan ada sindiran di medsos dan grup WA, meski pasangan capres/cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan (oposisi) terlihat massa pendukungnya memmbludak (banyak sekali) setiap keliling daerah, maka tidak menjadi jaminan menang jika Pilpres (Pemilihan Presiden) curang. Menanggapi hal ini capres oposisi yang berslogan perubahan, Anies Baswedan menyatakan intinya haram menggunakan fasilitas negara untuk menenangkan capres jagonya pemerintah alias capres kemapanan. Demikian pula untuk mengatasi kecurangan yang diperkirakan bakal terjadi pada pilpres 2024, capres oposisi Anies Baswedan bakal menggandakan saksi sebanyak-banyaknya untuk mengantisipasi dan mencegah kecurangan pilpres. Saksi dari pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) mengoordinasikan para saksinya lewat Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi). Bila perlu perbanyak Bakorsi hingga mengkoordinir jutaan saksi sukarelawan AMIN. Anies meminta pemerintah harus tegas! Fasilitas negara dilarang digunakan untuk mendukung capres tertentu. Untuk atasi kecurangan? "Kita perbanyak saksi lewat Bakorsi. Fasilitas negara harus netral, penyelenggara harus netral, itu yang harus dijaga," tandas Anies saat dicegat wartawan usai hadiri hajatan Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam di Yogyakarta, Minggu (22/10/2023). Capres-cawapres Anies dan Muhaimin Iskandar secara sah telah terdaftar di KPU untuk berlaga pada Pemilu/Pilpres 2024. Oleh karena itu di hadapan para pimpinan Pengurus Pusat Parmusi yang mendampingi Ketum Usamah Hisyam, Anies menekankan bahwa anggapan tentang kapal yang tidak akan berlabuh telah terbantahkan. "Hari Kamis (19/10) lalu, saya sampaikan mohon maaf kepada mereka-mereka yang kecewa karena menganggap kapal ini tidak bisa berlayar. Alhamdulillah, kapal kami sudah berlayar, sudah terdaftar di KPU. Insya Allah bisa sampai ke tujuan,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Anies menegaskan, perjuangan Amin (Anies-Cak Imin) masih panjang, masih ada waktu sekitar 110 hari untuk membawa perubahan bagi Indonesia. "Yuk, kita dorong keadilan dan bersama-sama ingin menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri,” ajaknya. Menanggapi pernyataan Anies, Ketum Parmusi Usamah Hisyam menegaskan bahwa Anies akan mendapat dukungan karena Anies berasal dari keluarga Parmusi. “Saya tegaskan kepada keluarga besar Parmusi, setelah Jambore, kita lanjutkan perjuangan. Insya Allah, Mas Anies, kami istiqomah. Kalau sudah dideklarasikan, Mas Anies 1.000 persen menang,” ungkapnya. Usamah juga mengatakan hubungan emosionalnya dengan Anies terbilang erat dan pada 11 November nanti ia akan menjadi pembicara dalam Bedah Buku "Biografi AR Baswedan: Membangun Bangsa Merajut Keindonesiaan” karya Suratmin dan Didi Kwartanada. “Insya Allah, Pak Anies Baswedan, Parmusi akan menyosialisasikan buku yang berkisah tentang AR Baswedan di Tanah Air ini sebagai pejuang kemerdekaan,” pungkasnya. Untuk mencegah kecurangan pemilu/pilpres 2024, diperkirakan ada puluhan ribu Bakorsi yang siap mengoordinir jutaan saksi AMIN. Yang jelas, sukarelawan pendukung pasangan AMIN menyiapkan minimal sembilan juta saksi untuk mengawal suara pada Pilpres 2024. Tak hanya memastikan Pilpres berjalan secara transparan, jujur, dan adil, para saksi itu juga diharapkan turut mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawal pesta demokrasi. Satu bulan menjelang pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), sukarelawan AMIN telah membentuk Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) di berbagai daerah. Hari Sabtu (23/9/2023) para sukarelawan yang tergabung dalam Bakorsi menggelar konsolidasi dan pembekalan di Jakarta. Koordinator Nasional Bakorsi Dendi Susianto mengungkapkan, Bakorsi merupakan bagian program yang dibentuk Forum Komunikasi Relawan Anies dengan cara membuat tim 100 orang secara berjenjang dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. Program ini secara khusus untuk menangani urusan saksi dalam Pemilu 2024. Bakorsi diluncurkan pada 11 Juni 2023 dan sampai saat ini Bakorsi Relawan Anies telah dikukuhkan lebih di 15 provinsi dan lebih 80 kabupaten/kota. ”Jika di tim itu ada 100 orang baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, lalu masing-masing dari mereka mengajak minimal tiga anggota keluarganya untuk memilih pasangan AMIN kami memperkirakan akan ada 9 juta saksi pendukung AMIN nantinya,” jelasnya. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar menegaskan, saksi pemilihan presiden itu penting sekali, bukan saja untuk menjaga hubungan dan amanah yang diberikan rakyat, melainkan juga sebagai pengawas. ”Saksi pemilihan presiden itu penting sekali, bukan saja untuk menjaga hubungan dan amanah yang diberikan rakyat, melainkan juga sebagai pengawas. Kita (harus) tahu sistem pemilu ini membutuhkan kontrol masyarakat, kontrol civil society, dan kontrol seluruh relawan,” kata  Muhaimin menghadiri konsolidasi Bakorsi di Posko Relawan Anies, Jakarta, Sabtu (23/9/2023). Marakjnya praktik politik uang memang menjadi penyakit yang menggerogoti pemilu bersih. Uang dari oligarki diduga hasil korupsi, tambang ilegal, judi dan narkoba. Sejak ada politik uang, masyarakat sudah mulai bersikap apatis. Untuk itu, Muhaimin meyakini kehadiran Bakorsi sangat penting dan strategis untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian para relawan dan saksi itu tak hanya menjaga pemilu yang diberikan rakyat, tetapi juga dapat menjadi kontrol jalannya pemilu secara transparan. (Arief Sofiyanto /Red)