Obsessionnews.com – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi ASN menyelenggarakan Webinar Kehumasan bertajuk “Dari Aspirasi ke Aksi: Merancang Narasi Komunikasi yang Kredibel, Adaptif, dan Humanis” pada Rabu (17/9/2025). Dalam forum ini, Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Prof. Dr. Anter Venus, MA., Comm., hadir sebagai pembicara dan menyampaikan pandangannya mengenai komunikasi kebijakan publik yang responsif di era digital.

Webinar tersebut menjadi ruang penting bagi para praktisi humas pemerintah untuk memperkuat strategi komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kepercayaan, relevansi, dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Menurut Prof. Venus, perkembangan media digital membawa perubahan besar dalam lanskap komunikasi, di mana reputasi yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh hanya dalam hitungan jam karena isu viral. Karena itu, humas pemerintah harus lebih proaktif dalam merespons opini publik dan memastikan informasi yang akurat tersampaikan dengan baik.

Dalam paparannya, Prof. Venus menyoroti bahwa kebijakan publik idealnya melalui enam tahapan penting: mulai dari penentuan agenda, perumusan, legitimasi, implementasi, evaluasi, hingga terminasi atau revisi kebijakan. Namun, ia mengingatkan bahwa sering kali kebijakan gagal diterima dengan baik oleh masyarakat bukan karena substansinya, melainkan karena lemahnya komunikasi di setiap tahap.

“Publik berhak didengar, masukannya patut dipertimbangkan, dan mereka juga berhak mendapatkan penjelasan. Di sinilah peran humas pemerintah sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat,” tegasnya.

Prof. Venus juga menekankan bahwa tugas humas pemerintah adalah membangun realitas bersama dengan publik yang beragam. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada persepsi keliru akibat informasi yang salah atau terbatas. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah menghadapi banjir informasi, pesatnya perkembangan teknologi digital, serta cepatnya pembentukan opini publik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia mendorong strategi komunikasi yang berorientasi pada isu kebijakan yang relevan, formulasi pesan yang jelas dan kredibel, pemetaan khalayak yang tepat, pemilihan saluran komunikasi yang efektif, penentuan komunikator yang berintegritas, serta pemahaman konteks sosial dan politik yang melingkupinya.

Melalui forum ini, Prof. Venus berharap praktisi humas pemerintah semakin menyadari peran vitalnya dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan komunikasi yang kredibel, adaptif, dan humanis, pemerintah tidak hanya mampu mempertahankan legitimasi, tetapi juga mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama.  (Ali)