Sanksi Eropa Larang Siaran Media Pemerintahan Rusia

Penyerangan Rusia ke Ukraina menghasilkan beberapa sanksi yang harus diterima oleh Rusia. Bahkan, kini sanksi Uni Eropa menimpa media pemerintah milik negara Rusia yakni RT dan Sputnik. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Uni Eropa (UE) pada Rabu (2/3/2022) waktu setempat. Blok tersebut melarang siaran kedua media tersebut, akibat serangan pemerintah Vladimir Putin kepada Ukraina. "Hari ini, kami mengambil langkah penting melawan operasi manipulasi Putih dan mematikan kran media yang dikendalikan Rusia di Uni Eropa," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell dalam pernyataan, dikutip dari AFP, Rabu (2/3). Bukan kali ini saja Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada Rusia. Terdapat serangkaian sanksi yang telah diberikan dalam beberapa hari terakhir. Pekan lalu, Borrell mengatakan 27 anggota UE setuju untuk memberikan paket sanksi pada Rusia. "Ke-27 anggota UE dengan suara bulat menyetujui langkah-langkah tersebut pada pertemuan informal di Paris di sela-sela forum internasional," ujarnya. Sanski diberikan dengan target pembekuan aset dan larangan visa. Termasuk di dalamnya 351 anggota Duma, yakni majelis rendah parlemen Rusia. Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov juga masuk dalam daftar hitam. Presiden Rusia itu menjadi satu dari tiga pemimpin yang masuk dalam daftar tersebut. Dua orang lainnya adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Selain itu Uni Eropa melarang ekspor teknologi pengilangan untuk sektor minyak. Serta juga melarang melakukan penjualan, eskpor, atau pasokan semua, bagian dan peralatan ke Rusia. UE juga menutup wilayah udaranya untuk pesawat Rusia, tak terkecuali bagi jet pribadi. Sekutunya, Belarusia juga tak lepas dari sanksi. Pihak Uni Eropa juga menjanjikan akan mendanai persenjataan bagi Ukraina melawan Rusia. China Pastikan Tak Ikut Beri Sanksi ke Rusia China memastikan tak memberi sanksi pada Rusia terkait serangan ke Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pihak regulator perbankan dan asuransi China. Ketua Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China, Guo Shuqing menegaskan posisi China dalam konflik Ukraina dan Rusia. "Semua orang menyaksikan konflik militer baru-baru ini, atau perang, antara Rusia dan Ukraina. Posisi China telah dinyatakan dengan jelas oleh Kementerian Luar Negeri. Kebijakan internasional kami konsisten," jelasnya dikutip CNBC Internasional, Rabu (2/3/2022). "Mengenai sanksi keuangan, kami tidak mendukung itu," ujar Guo Shuqing. Menurutnya hal tersebut tidak secara efektif mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China menolak serangan Rusia ke Ukraina beberapa hari terakhir sebagai 'invasi' diksi yang sering digunakan Barat. Beijing mendukung untuk dilakukan negosiasi. Sementara itu sejumlah negara mulai dari Amerika Serikat (AS), Inggris dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi pada Rusia. Negara-negara tersebut berupaya untuk mencegah konflik dengan Ukraina dan menekan Presiden Vladimir Putin untuk menghentikan invasi. Akhir bulan lalu, AS, Eropa, dan Kanada setuju menghapus bank-bank Rusia dari sistem pesan antar bank, SWIFT. Dalam pernyataan bersama, kebijakan itu memastikan perbankan tersebut dapat terputus dari sistem keuangan internasional. "Ini akan memastikan bahwa bank-bank ini terputus dari sistem keuangan internasional dan membahayakan kemampuan mereka untuk beroperasi secara global," tulis pernyataan itu. Dengan kebijakan ini, membuat bank-bank di Rusia tidak bisa berkomunikasi secara aman dengan bank-bank di luar negaranya. Sebelumnya Iran juga bernasib sama pada 2014 akibat perkembangan program nuklir di Teheran. (CNBCIndonesia/Red)