Oleh: Tarmidzi Yusuf, Pengamat Politik Islam Ada tiga kemungkinan penyebab pergolakan politik di Indonesia. Ketiga pergolakan ini tidak berdiri berdiri. Saling berkaitan satu sama lainnya. Pertama, bangkitnya "Nasakom" model baru. Nasakom disini bukan nasionalis, agama dan komunis seperti yang dicetuskan Sukarno. Yang dimaksud Nasakom dalam tulisan ini adalah nasionalis, salibis dan komunis. Nasakom model baru sudah mencengkeram di semua lini baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif termasuk tentara dan polisi. Bom waktu sewaktu-waktu bakal meledak dan diledakkan. Kedua, pergolakan ekonomi pra dan pasca pandemi covid-19. Sebelum covid-19 ekonomi sudah terpuruk. Akan lebih terpuruk lagi dengan adanya musibah covid-19. Belum ada kepastian kapan pandemi covid-19 berakhir. Kebijakan pemerintah sering berubah-ubah akan memperlama pandemi covid-19. Makin lama covid-19 makin bokek keuangan negara. Makin membuka peluang cetak uang Rp 600 triliun. Bakal terjadi gelombang inflasi yang merontokkan nilai rupiah. Makin lama covid-19 makin menderita rakyat. Gejolak sosial sewaktu-waktu bisa meletus. Nasakom diduga punya tunggangan baru untuk memancing di air keruh. Ketiga, gejolak akibat isu politik, hukum dan korupsi yang merajalela. Disahkannya Perppu corona menjadi UU memberi kesan kuat semua elit partai kecuali PKS setuju 'perampokan' uang negara dilindungi UU. Akibat kebijakan keuangan yang "ugal-ugalan" pada masa dan pasca pandemi covid-19 akan berimbas pada krisis ekonomi. Apalagi ada 7 bank saat ini dalam pengawasan khusus seperti diungkapkan oleh BPK. Salahsatunya, bank BUMN. Ketiga pergolakan tersebut berdampak pada stabilitas politik Indonesia. Jokowi makin terancam oleh memburuknya ekonomi global dan domestik. Ada kemungkinan juga pergolakan politik 'mainan' Nasakom model baru untuk memperkokoh kekuasaan Jokowi. Kekuasaan Jokowi perlu diperkuat. Misalnya, disahkannya Perppu Corona menjadi UU, RUU Omnibus Law dan RUU Mahkamah Konstitusi. Apalagi KPK telah berhasil diamputasi. Tak hanya UU Corona yang bakal memberi ruang kekuasaan Jokowi lebih besar. Termasuk disahkannya RUU Omnibus Law bakal membuat kekuasaan Jokowi tanpa batas. Dengan disahkannya RUU Omnibus Law diprediksi Jokowi pada periode kedua akan memberi karpet merah bagi Ahok menuju Presiden 2024. Jokowi mempersiapkan segala sesuatunya termasuk UU untuk mempermulus langkah Ahok menjadi Presiden 2024. Apalagi jaringan Nasakom telah tersebar di beberapa partai besar. Mereka punya faksi di beberapa partai. Dugaan saya hanya PKS yang belum berhasil 'disusupi' oleh Faksi Nasakom. Secara politik langkah mereka tinggal selangkah lagi menjadikan Indonesia negara Nasakom. Bila skenario ini gagal, Jokowi dan Ma'ruf Amin akan 'dikorbankan'. Dipaksa mundur secara bersama-sama. Menurut UUD 1945 pasal 8 ayat 3 pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kuat dugaan pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto - Puan Maharani. Apalagi di Gerindra juga diduga sudah bercokol Faksi Nasakom. 'Ketegangan' politik antara Megawati dan Jokowi pasca penyusunan kabinet yang dikontrol penuh LBP sebagai representasi dari faksi salibis anti klimaks. Tapi tidak serta merta Faksi Nasakom akan mereda. Bisa menguat, bisa juga melemah. Tergantung siapa presiden pasca lengsernya Jokowi. Apalagi di PDIP ditengarai Faksi Nasakom makin kuat. Hal ini terbukti dengan diusulkannya RUU Haluan Ideologi Pancasila yang berasal dari Faksi Nasakom di PDIP. Dugaan akan terjadinya kurusuhan dalam eskalasi besar. Skalanya lebih besar dari peristiwa 1998 bahkan mirip 1965. Chaos berkepanjangan sehingga Jokowi akan 'dikorbankan' atau 'dipertahankan' tergantung kondisi politik. 'Dikorbankan' jika Faksi Nasakom punya calon pengganti Jokowi yang tipikalnya sama dengan Jokowi. 'Dipertahankan' jika Faksi Nasakom belum menemui calon seperti Jokowi. Kekacauan politik dan kerusuhan yang berbau sara. Faksi Nasakom yang diback up China komunis versus kelompok umat Islam. Diprediksi akan "bertarung" habis-habisan berebut kepemimpinan nasional. Ditengarai "tentara" yang selama ini berkamuflase sebagai TKA asal China komunis akan turun gunung memback up Faksi Nasakom dalam menghadapi TNI, Polri dan pejuang kedaulatan NKRI bersama umat Islam. Kuat dugaan peristiwa mirip 1965 akan terulang kembali. Akan muncul Presiden pengganti Jokowi berlatar belakang militer. Apakah presiden tersebut pro NKRI atau pro Faksi Nasakom? Akan terjadi pertarungan yang luar biasa dan berdarah-darah. Jokowi akan 'dikorbankan' atau 'dipertahankan' hingga 2024? Waktu jualah yang akan membuktikan. Wallahu A'lamBandung, 24 Ramadhan 1441/17 Mei 2020