Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (5/3/2020). Sri kemudian memposting materinya tersebut di akun Facebooknya, Jumat (6/3).   Baca juga:Sri Mulyani Sebut 7 BUMN Rugi Meski Sudah Dapat Suntikan ModalSri Mulyani Menginspirasi Jutaan Orang di DuniaBerprestasi Cemerlang, Sri Mulyani Kembali Dipercaya Jadi Menteri Keuangan Sri mengungkapkan, setiap perekonomian Indonesia hendak berlari kencang, selalu ada yang mengerem, yang disebabkan karena tungkainya yang lemah, yaitu CAD (Current Account Deficit)/defisit transaksi berjalan. “Yang menjadi penyebab utama masalah CAD tersebut adalah sisi produktivitas dan daya saing, Indonesia masih lemah karena kualitas sumber daya yang masih rendah dan infrastruktur yang kurang memadai. Ditambah lagi birokrasi yang tidak sederhana dan efisien,” tuturnya. Menurutnya, hal ini diukur dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang nilainya 6 lebih. Artinya untuk menghasilkan 1 output dibutuhkan capital sebanyak 6 kali lipat, sehingga menambah biaya bagi produsen. Penyebabnya antara lain karena sumber daya manusia yang tidak mendukung, konektivitas jalur logistik yang tidak optimal dan proses perizinan yang rumit. Sementara negara maju levelnya di bawah 3. Artinya untuk barang yang sama, biaya yang dikeluarkan dua kali lebih mahal bila diproduksi di Indonesia. “Oleh karena itu kita tidak boleh bekerja secara rutin dan business as usual. Presiden ingin melakukan transformasi melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur/konektivitas. Hal ini dilakukan dengan antara lain fokus belanja pada peningkatan sektor SDM seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Konektivitas juga diperlancar dengan membangun jalan tol, bandara, pelabuhan dan jembatan,” tandas Sri. Halaman selanjutnya Dari sisi perpajakan, lanjutnya, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal pada sektor yang mendukung SDM dan infrastruktur melalui insentif pajak dengan pengurangan, pembebasan atau fasilitas pajak. “Kebijakan di bidang perdagangan juga harus menyesuaikan agar terjadi akselerasi. Saya ingin Kementerian Perdagangan dapat memberi yang terbaik untuk melayani masyarakat, senantiasa melakukan inovasi serta menggunakan belanja negara dengan tepat sasaran sesuai rencana,” tegasnya. Dengan demikian kebijakan perbankan yang sudah direlaksasi dan insentif fiskal yang sudah diluncurkan tidak menjadi terhambat. Sri berharap Kementerian Perdagangan dapat menjadi leading sector bagi kebijakan perdagangan yang dapat membuat produk Indonesia menjadi lebih berdaya saing di dunia internasional. (arh)