Jakarta, Obsessionnews.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memaparkan best practice kebijakan industridi beberapa negara dalam buku yang ditulisnya, Merajut Asa, Membangun Industri Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkelanjutan. “Industrialisasi membutuhkan sebuah ikhtiar untuk cita-cita kesejahteraan tanah air,” ujar Airlangga pada acara bedah buku  tersebut di Jakarta, Senin (14/10/2019).   Baca juga:Airlangga Gelorakan Asa Bangun Industri NasionalIndonesia Akan Pamer Kemampuan Industri 4.0 di Hannover Messe 2020Menperin Dorong Industri Batik Ramah terhadap LingkunganPacu Kreativitas dan Inovasi, Kemenperin Dukung Industri Modifikasi Kendaraan   Airlangga mengungkapkan, buku tersebut juga menceritakan mengenai perjalanan dirinya di bangku legislatif (DPR) sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) untuk menyusun Undang-Undang (UU) Minerba, UU Perdagangan, dan revisi UU Perindustrian. “Mengapa buku ini penting? karena mencatat hal-hal yang tidak tertulis di dalam UU itu sendiri. Jadi, banyak hal yang dibahas secara berbeda, dan kita dapat mengetahui mengapa hilirisasi itu penting, serta apa bedanya pemurnian dan pengolahan,” terangnya. Selanjutnya ketika diberi amanat sebagai Menperin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Airlangga mencoba memahami arahan-arahan Presiden yang kemudian dituangkan dalam program dan kebijakan yang didorong oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). “Alhamdulillah, secara perlahan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan industri nasional dapat dilaksanakan,” ujarnya. Khususnya mengenai kesiapan menghadapi perkembangan industri 4.0, Kemenperin telah meluncurkan berbagai program yang adaptif terhadap era baru tersebut. Misalnya, pada 2017 Kemenperin menginisiasi pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri di beberapa wilayah Indonesia. “Dalam upaya mendukung pelaksanaan Making Indonesia 4.0, pemerintah mengupayakan penguatan SDM melalui pendidikan vokasi industri. Hal ini sangat penting guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini,” tuturnya.   Baca juga:Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RIBest Achiever In Ministry Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian RI)Airlangga Hartarto Terima Penghargaan ‘Obsession Awards 2018’  Kategori  ‘Best Achiever in Ministries’   Hingga kini melalui program link and match SMK dengan industri Kemenperin telah memfasilitasi kerja sama sebanyak 1.753 SMK dan 608 industri dengan total 3.101 Perjanjian Kerja Sama (PKS) di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera bagian Utara, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera bagian Selatan. “Program tersebut diapresiasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo, hingga beliau menyatakan bahwa SDM Indonesia sebagai program penting pada periode berikutnya,” tegas Airlangga. Ia menambahkan, penerapan Making Indonesia 4.0 telah melewati uji publik, termasuk di World Economic Forum. “Ada komparasi antara pilihan-pilihan industri strategis kita dengan praktik di negara lain, termasuk kebijakan super tax deduction juga dijalankan di negara-negara Eropa,” ujarnya. Pada tahun 2019, kebijakan yang diusulkan Kemenperin mulai diimplementasikan, mulai dari pemberian super deduction tax untuk vokasi, R&D, dan industri padat karya hingga kebijakan pengembangan kendaraan listrik, yang dalam waktu dekat akan menyusul lagi aturan tentang PPnBM Kendaraan. “Kebijakan-kebijakan itu diusulkan sejak dua tahun yang lalu melalui proses-proses yang berliku. Oleh karena itu, kembali saya tekankan untuk berani berinovasi demi kemajuan industri Indonesia,” tegasnya. Kemenperin juga tengah mendorong penerbitan Peraturan Presiden untuk mempercepat implementasi Making Indonesia 4.0. Direktur INDEF Enny Sri Hartati sebagai salah satu penanggap dalam bedah buku menyampaikan, untuk menjadi negara industri yang berhasil, sebuah negara harus memiliki industry policy. Karena itu sudah tepat bila Indonesia memiliki UU Perindustrian dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. “Yang perlu dilakukan adalah bagaimana ini menjadi policy secara nasional,” ujar Enny. (arh)