Megawati Soekarnoputri layak dijuluki Sang Superstar di jagat politik nasional. Megawatidicintai oleh para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).  Hal ini terbukti  ia kembali dipercaya menjadi Ketua Umum partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, tanggal 8-11 Agustus 2019.   Baca juga:Ini Pandangan Megawati Soal Ibu Kota Baru di KaltimDitutup Megawati, Kongres V PDIP Hasilkan 23 Butir RekomendasiMegawati ke Prabowo: Kalau Mau Menang Pilpres Ajak Saya   "Janji jabatan. Satu, bahwa saya untuk diangkat sebagai Ketua Umum DPP PDIP masa bakti 2019-2024 akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, AD/ART PDIP, piagam dan program perjuangan PDIP, dan segala ketentuan partai yang berlaku," kata Megawati seperti dikutip dari instagram politikus Pramono Anung, Kamis (8/8). Megawati juga bersumpah akan menjunjung tinggi kehormatan dan disiplin partai. Dia juga berjanji mengutamakan keutuhan partai. “Dua, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi. Tiga, bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya, harus saya rahasiakan," tutur Megawati di hadapan para kader. Megawati juga berjanji menyelesaikan permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Dia juga berjanji bekerja dengan jujur dan adil. "Empat, bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Lima, bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, adil, rajin dan bersemangat, dan mengutamakan untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa," tuturnya. Sumpah jabatan itu diucapkan Megawati di hadapan Ketua DPD Kepulaun Riau Soerya Respationo, Ketua DPD Bali Wayan Koster, Ketua DPC Solo FX Hadi Rudyatmo, hingga Ketua DPD Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Pembacaan sumpah jabatan itu juga dilakukan di hadapan para kader PDI-P. Megawati menutup Kongres V PDI-P pada Sabtu (10/8). Dalam pidato penutupannya, Megawati meminta para kader tidak berpuas diri dengan raihan PDI-P yang merupakan pemenang pemilu legislatif dua kali berturut-turut. "Jangan berpuas diri dengan hasil-hasil yang kita capai. Kita masih harus mengerahkan segenap urat-urat dan segenap otot-otot dan pikiran, dan rasa untuk menghimpun seluruh kekuatan bangsa," tutur Megawati di hadapan peserta kongres. Megawati pun mengingatkan agar para kader langsung bekerja keras sepulang kongres. Para kader juga diminta untuk mewujudkan PDI-P sebagai partai pelopor. "Suatu partai yang terarah, dan terukur dalam menghasilkan keputusan politik, kerja politik utama bagi suatu partai politik harus kembali menghasilkan keputusan politik dengan, dapat mengorganisir seluruh tenaga rakyat," tandasnya. Megawati menambahkan, tindakan partai politik harus menghasilkan keputusan politik, bukan sekadar memenangi pemilihan umum. Menang pemilu seharusnya menjadi buah dari kerja politik, bukannya transaksi politik. Di era reformasi Megawati satu-satunya politikus yang berhasil mempertahankan kursi ketua umum partai sejak 1999.   Baca juga:Hendak Pergi Haji, Mbah Moen Temui MegawatiPerbedaan Politik Tak akan Pengaruhi Kedekatan Prabowo-MegawatiIni Syarat Megawati Bagi Anak Muda yang Mau Jadi Menteri   Halaman selanjutnyaMiliter Kebiri Kekuasaan Soekarno Megawati putri Presiden pertama RI Soekarnoatau Bung Karno. Bung Karno terjungkal dari kursi kekuasaan yang didudukinya selama 21 tahun pasca meletus kudeta G30S/ Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. Pemberontakan PKI tersebut menewaskan tujuh jenderal TNI AD, yakni Ahmad Yani, Donald Isaac Pandjaitan, Katamso Darmokusumo, Mas Tirtodarmo Haryono (MT Haryono), Suprapto, Siswondo Parman (S. Parman),  dan Sutoyo Siswomiharjo. Juga menewaskan perwira menengah TNI AD R Sugiyono Mangunwiyoto , dan seorang tentara, Piere Tendean,  serta seorang polisi  Satsuit Tubun (KS Tubun). Peristiwa G-30-S/PKI menimbulkan aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut PKI dibubarkan, dan menuntut Soekarno dicopot dari kekuasaannya karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tahun 1966 kekuasaan Soekarno mulai dikebiri oleh militer. Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno secara de facto. Pada 11 Maret 1966 Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966, ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Febuari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967 Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Era Soeharto berkuasa dinamakan era Orde Baru (Orba). Popularitas Soeharto yang melejit karena menumpas PKI berdampak positif terhadap Golkar yang menjadi kontestan Pemilu 1971, pemilu pertama yang digelar di era Orde Baru (Orba). Soeharto duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar yang memiliki kekuasaan sangat besar. Pemilu 1971 diikuti 10 partai politik (parpol), yakni  Partai Katolik, Partai Syaikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golkar, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Secara mengejutkan Golkar tampil sebagai juara. Golkar menyabet 236 kursi DPR dari total 360 kursi. Diikuti Partai NU (58), Parmusi (24), PNI (20), PSII (10), Parkindo (7), Partai Katolik (3), dan Perti (2). Sedangkan Murba dan IPKI tak memperoleh kursi. Halaman selanjutnyaPenyederhanaan Jumlah Parpol Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 membuat posisi Presiden Soeharto menjadi sangat kuat. Orba identik dengan Golkar. Berbagai terobosan dilakukan Orba  agar Golkar tetap besar, yakni menyederhanakan jumlah parpol. Tahun 1973 empat parpol Islam, yakni Partai NU, Parmusi,  PSII, dan Partai Perti difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP didirikan tanggal 5 Januari 1973. Partai berlambang Kakbah ini didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, Ketua Umum Parmusi Parmusi, Haji Anwar Tjokroaminoto Ketua Umum PSII, Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti, dan Haji Mayskur Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR. Sementara itu  pada tanggal 10 Januari 1973 lima parpol nasionalis, yakni Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, PNI, dan IPKI, dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Rezim Orba dengan berbagai cara memenangkan Golkar. Dalam enam kali pemilu, yakni Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997, Golkar selalu tampil sebagai juara. Sementara PPP dan PDI menduduki peringkat kedua dan ketiga. Pada Pemilu 1977 Golkar keluar sebagai pemenang dengan meraih 232 kursi dari total 360 kursi DPR. PPP berada di peringkat kedua dengan memperoleh 99 kursi. Sedangkan PDI menduduki posisi ketiga dengan mendapat 29 kursi. Pada Pemilu 1982 Golkar kembali berjaya dengan meraih 242 kursi dari total 360 kursi DPR. PPP kembali menjadi runner up dengan memperoleh 94 kursi. PDI menempati peringkat ketiga dengan menyabet 24 kursi. Pada Pemilu 1987 Golkar kembali unjuk gigi dengan meraih 299 kursi dari total 400 kursi DPR. Sementara itu PPP mendapat 61 kursi, dan PDI mendaapat 40 kursi. Pada Pemilu 1992 Golkar memperoleh 282 kursi dari total 400 kursi DPR. PPP mendapat 62 kursi, dan PDI memperolh 56 kursi. Pada Pemilu 1997 Golkar lagi-lagi menjadi pemenang. Pada pemilu tersebut parpol berlambang pohon beringin ini meraih 282 kursi dari total 400 kursi DPR. Sedangkan PPP mendapat 89 kursi dan PDI memperoleh 11 kursi. Halaman selanjutnyaMegawati Berpotensi Menyaingi Soeharto Soeharto memang berkepentingan memenangkan partai beringin untuk melanggengkan kekuasaannya. Jenderal Besar tidak mau disaingi oleh siapa pun. Oleh karena itu dia menyingkirkan  orang-orang yang berpotensi menyainginya. Salah seorang politikus yang dinilai berpotensi mengancam kekuasaan Soeharto adalah Megawati. Megawati yang akrab dipanggil Mbak Mega ini simbol perlawanan terhadap Orba. Megawati mulai terkenal ketika terpilih menjadi anggota DPR dari PDI pada Pemilu 1987. Megawati kembali melenggang ke Senayan, sebutan populer untuk Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta Pusat, pada Pemilu 1992. Popularitasnya semakin melejit ketika pada 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, Jawa Timur. Dia menggantikan Soerjadi. Terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI tersebut membuat Soeharto tak senang. Soeharto khawatir PDI di bawah kepemimpinan Megawati akan menjadi besar, dan mengancam keberadaan Golkar. Selain itu jika PDI lebih besar dari Golkar akan membuka peluang Megawati menjadi calon presiden. Halaman selanjutnyaTragedi Berdarah 27 Juli 1996 Soeharto menyadari Megawati tidak bisa disetir. Untuk itu berbagai cara dilakukan menggulingkan Megawati. Pemerintah menciptakan konflik di internal PDI, mengadu domba kubu Megawati dengan kubu Soerjadi. Pemerintah tak mengakui kepemimpinan Megawati dan mengizinkan digelarnya Kongres PDI tandingan di Medan, Sumatera Utara, 22-22 Juni 1996 yang diadakan kubu Soerjadi. Dalam Kongres PDI di Medan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet tersebut, Soerjadi terpilih menjadi Ketua Umum. Pemerintah merestui PDI dipimpin Soerjadi, dan mencoret semua daftar calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 1997 versi Megawati. Yang diakui pemerintah hanya daftar caleg versi Soerjadi. Manuver rezim Soeharto itu membuat para kader dan simpatisan PDI Megawati ngamuk. Mereka tak mau mengakui kepemimpinan Soerjadi. Mereka menduduki kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka membuat panggung demokrasi, serta berorasi menghujat pemerintah dan Soerjadi. Tanggal 27 Juli 1996 kantor DPP PDI diserbu orang-orang tak dikenal yang didukung pemerintah. Aparat keamanan yang berada di lokasi itu membiarkan saja penyerangan tersebut. Dan terjadilah tragedi berdarah itu. Halaman selanjutnyaSoeharto Tumbang, Orba Bubar Pada pertengahan 1997 Indonesia dilanda krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi. Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi agar pemerintah secepatnya mengatasi krisis ekonomi. Pasca Soeharto dilantik menjadi Presiden untuk keenam kalinya di SU MPR pada Maret 1998, isu yang dilontarkan mahasiswa dalam unjuk rasa bergeser menjadi tuntutan reformasi bidang ekonomi, politik, dan hukum. Unjuk rasa semakin membesar ketika beberapa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak di kampusnya oleh aparat keamanan pada 12 Mei 1998. Selain itu puluhan mahasiswa lainnya terluka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Pasca tragedi Trisakti tersebut aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia, menuntut Soeharto mundur. Pada Kamis, 21 Mei 1998 Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya akibat desakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa.    Kemudian Wakil Presiden BJ Habibie naik kelas menjadi Presiden. Tumbangnya Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu menandai bubarnya Orba. Indonesia memasuki babak baru: era reformasi.  Habibie membuat sejumlah reformasi di bidang politik, antara lain ABRI dan PNS harus netral. Ini artinya ABRI dan PNS tidak wajib lagi mendukung Golkar. Terobosan lain yang dilakukan Habibie adalah mengizinkan berdirinya parpol-parpol baru. Di era reformasi  Megawati mendeklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan ia menjadi ketua umumnya pada 1999. Megawati berhasil mengantarkan PDI-P memenangkan Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di era reformasi. Pada Pemilu 1999 tersebut PDI-P memperoleh 153 kursi DPR, diikuti Golkar yang meraih 120 kursi. Dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden, sedangkan yang menjadi Presiden adalah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selanjutnya Megawati naik kelas menjadi Presiden pada tahun 2001, menggantikan Gus Dur yang diberhentikan oleh MPR. Pada Pemilu 2004 perolehan suara PDI-P merosot dan harus puas duduk di peringkat kedua setelah Golkar. PDI-P mendapat 109 kursi DPR, sedangkan Golkar memperoleh 128 kursi. Perolehan suara PDI-P kembali melorot pada Pemilu 2009. PDI-P berada di urutan ketiga setelah Partai Demokrat dan Golkar. Partai Demokrat meraih 150 kursi DPR, Golkar (107), dan PDI-P (95). Pada Pemilu 2014 barulah PDI-P bangkit kembali dan menjadi pemenang dengan memperoleh 109 kursi DPR, diikuti Golkar yang mendapat 91 kursi. Pada Pilpres 2014 PDI-P mengusung seorang kadernya, Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden yang berpasangan dengan tokoh Golkar Jusuf Kalla (JK). Duet Jokowi-JK berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wapres periode 2014-2019. Megawati kembali sukses mengantarkan PDI-P menjadi pemenang Pemilu 2019 dengan meraih 128 kursi DPR, diikuti Golkar (85), dan Gerindra (78). Selain itu juga sukses mengantarkan kembali Jokowi sebagai Presiden periode 2019-2024. Pada Pilpres 2019 Jokowi yang menggandeng ulama karismatik KH Ma’ruf Amin mengalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (arh)