Padang, Obsessionnews – Arah pembangunan provinsi harus berorientasi kepentingan rakyat yang diselaraskan dan menjabarkan program prioritas secara nasional. Program yang tidak berorientasi dan bermanfaat untuk masyarakat, harus dipangkas.
Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rahma Iryanti mengatakan, kebijakan arah pembangunan nasional lebih mengedepankan sektor riil dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Program yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat harus dipangkas,” kata Rahma Iryanti ketika pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Sumatera Barat (Sumbar) di Padang, Senin (18/4).
Rahma Iryanti memaparkan, sesuai arah pembangunan nasional, anggaran pendidikan di daerah harus dipertahankan sebesar 20 persen dan kesehatan 10 persen. Permasalahan yang perlu diselesaikan yakni pemerataan guru dan tenaga kesehatan. Selanjutnya untuk kedaulatan pangan, pemerintah daerah harus memberikan dukungan pembangunan sektor pertanian dan perikanan, seperti cetak sawah baru, perbaikan irigasi, pemberian benih untuk petani dan nelayan.
“Untuk kemaritiman dan kelautan, salah satu fokusnya yakni pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pintu gerbang antar pulau dan ekspor impor,” tuturnya.
Saat ini, jelas Rahma, juga ada pembangunan pasar di 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP). Program itu juga harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan penataan dan pemberdayaan masyarakat. Yang tidak kalah penting, menurut Rahma, pembangunan infrastruktur untuk mengkoneksikan antar wilayah juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda).
“Ada proyek seperti reaktivasi jalur kereta api, peningkatan jalan antar Kabupaten/Kota, pengembangan dermaga dan bandara di daerah seperti Bandara Rokot Kepulauan Mentawai. Pemerintah daerah juga harus memprioritaskan, sesuai kewenangan, diantaranya pembebasan lahan,” ujarnya.
Rahma menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama yang harus terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, karena terwujudnya infrastrukstur yang handal akan memancing masuknya investor dan menguatkan sektor riil. (Musthafa Ritonga, @alisakinah73)
