Presiden SBY dalam HUT ke-67 Polri (Setkab).
Rudi
Jakarta-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta aparat kepolisian untuk memaksimalkan upaya pencegahan terhadap aksi-aksi kekerasan dan konflik komunal. “Dengan respon yang cepat dan tepat, akan dapat dihilangkan tuduhan sejumlah kalangan bahwa Polri dan Negara melakukan pembiaran,” tegas Presiden SBY ketika memberikan sejumlah instruksi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Peringatan Hari Bhayangkara ke-67 di di di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Senin (1/7). Selain menginstruksikan Polri melakukan respon yang cepat, Presiden juga menginstruksikan Polri untuk menjunjung tinggi kode etik Polri dalam setiap pelaksanaan tugas memberikan berikan pelayanan publik yang makin responsif dan makin professional.
Karena itu, Presiden SBY meminta jajaran Polri untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya sendiri, dengan melanggar hak-hak konstitusional pihak lain. “Beranilah bersikap tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan yakinkan setiap masalah yang timbul dapat dilokalisasi dan diatasi dengan cepat, agar tidak meluas dan menjadi permasalahan nasional,” tegas Presiden dalam acara yang juga dihadiri oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono,Wakil Presiden Boediono, Ibu Herawati Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jendral Timur Pradopo itu.
Polri, lanjut Presiden, harus mampu meningkatkan kesiap-siagaan operasional untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang bereskalasi secara cepat. “Saya tidak ingin aparat kepolisian terkesan terdadak, dan tidak siap, baik dalam menanganikonflik komunal, aksi kriminal, maupun tindakan anarkis,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden mengingatkan jajaran Polri untuk terus meningkatkan kemampuan personil dengan dukungan sarana dan prasa-rana yang memadai dalam setiap pelaksanaan tugas. Presiden meminta Polti untuk melengkapi pelaksanaan tugas dengan prosedur tetap yang jelas, dan menjunjung tinggi kode etik kepolisian.
Dalam membangun kerjasama dengan penegak hukum lainnya, Presiden juga menginstruksikan Polri untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi antara Polri dengan penegak hukum lainnya. Para penegak hukum, kata Presiden SBY, harus saling bersinergi, dan bukan bersaing secara tidak sehat, apalagi saling memperebutkan kewenangan yang dimiliki.
