Jakarta, Obsessionnews – Pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi yang juga Direktur CBA (Centre For Budget Analysis), menyoroti kegiatan Presiden Jokowi yang kini sering berkantor ke Istana Bogor untuk digunakan rapat kabinet dan rapat kerja lainnya, alias ‘pindah’ kantor. Menurut Uchok, membuka kantor dan mengadakan rapat kerja di Istana Bogor akan menjadi pemborosan anggaran dan double anggaran.
“Pak Jokowi, demi penghematan anggaran negara, Pulanglah ke Istana Presiden Jakarta! Jangan membuka kantor atau mengadakan rapat kerja antara Presiden dengan Menteri-menterimu di Istana Bogor. Hal ini hanya akan berakibat pada double anggaran dan pemborosan anggaran saja!” seru Uchok melalui pesan BBM-nya kepada Obsessionnews, Minggu dini hari (22/2/2015),
Kemudian, lanjut Uchok, kalau para menteri mengadalan rapat di Jakarta, maka tidak akan dapat uang harian perjalanan dinas dan uang representasi. “Tapi karena rapat kota Bogor, bagian wilayah Jawa barat, maka para menteri akan dapat uang uang harian perjalanan dinas dan uang representas untuk 34 menteri sebanyak Rp23.120.000 untuk sekali rapat,” ungkapnya.
Ia membeberkan, yang terjadi secara total anggaran 34 menteri untuk pulang pergi Jakarta – Bogor, dan uang harian perjalanan dinas serta uang representasi akan menghabiskan sebesar Rp30.300.800. Kemudian, kalau dalam satu bulan, ada 4 kali rapat antara menteri dengan presiden Jokowi maka pemerintah melakukan pemborosan anggaran sebesar Rp121.203.200. Padahal kalau rapat di Jakarta, Presiden Jokowi bisa menghemat anggaran sebesar Rp121 juta perbulan.
Selain pemborosan anggaran, menurutnya, rapat-rapat kerja di Bogor hanya bikin kabinet tidak efektif bekerja, dan gerak birokrasi juga lambat atau eksekusi kebijakan akan lama. Misalnya, menteri harus rapat di Bogor. Lalu menteri tersebut, setelah pulang dari bogor, harus juga mengadakan rapat lagi di kementeriannya dengan eselon satu. Artinya, jarak Bogor – Jakarta begitu panjang, Hal ini menjadi sangat lambat, dan waktu hanya habis dijalan, dan hal ini tidak sesuai dengan motto Jokowi kerja, kerja, kerja.
Oleh karena itu, tegas Uchok, pihaknya meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera pindah dari istana Bogor ke istana kepresidenan Jakarta. “Saat ini banyak pertanyaan publik, kenapa Presiden ‘berkantor’ di Istana Bogor? Apakah hanya untuk menghindari Mbak Mega? Padahal, mbak Mega baik Lho pak Jokowi, kalau ada maunya. Jadi tidak usahlah ke di Istana Bogor, kembalilah ke istana Kepresidenan Jakarta,” ujarnya mempertanyakan.
Belum lagi, lanjutnya, untuk 34 Menteri ditambah ajudan, ditambah sopir hanya bikin macet. “Dan bunyi nguing… nguing… nguiiing… bikin masyarakat Bogor ketenangan terganggu, dan hanya bikin budek kuping orang Bogor,” tutur Uchok.
Berikut penjelasan dari Uchok menanggapi boyong ‘pindah kantor’ ke Istana Bogor tersebut:
A. Double anggaran
Sebagimana untuk diketahui bahwa alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pengelola istana kepresidenan Bogor hanya sebesar Rp26.8 Milyar. Alokasi anggaran ini bukan disiapkan untuk membuka kantor atau mengadakan rapat rapat kerja kenegaraan untuk tiap hari. Tapi, kalau presiden Jokowi tetap Ngotot membuka kantor Kepresidenan di Istana Bogor maka alokasi anggaran bisa kemungkinan habis dengan cepat sekali.
Kalau Habis alokasi anggaran sebesar Rp26.8 Milyar, maka kemungkinan akan dipakai juga Alokasi anggaran untuk “penyelenggara pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp70.9 Milyar. Kalau alokasi anggaran dipakai, baik yang ada pada istana kepresidenan Bogor dan Jakarta, ini namanya double anggaran. Coba Pak Jokowi berkantor di istana kepresienan Jakarta, maka alokasi anggaran yg ada pada istana Bogor, tidak akan terpakai, dan menjadi penghematan anggaran negara deh.
B. Pemborosan Anggaran
Selain double anggaran, bila berkantor dan mengadakan rapat rapat diistana Bogor, Akan berdampak pada pemborosan anggaran atau akan menguras anggaran pada setiap kementerian.
Sebagimana diketahui jarak dari Jakarta – Bogor 70 km. Bila seorang menteri memakai mobil merek crown Royal salon akan menghabiskan BBM (bahan Bakar Minyak) pulang Pergi sebanyak 24 Liter. Dengan harga pertamax persatu liter sebesar Rp8.800. Maka, akan menghabiskan anggaran untuk 34 Menteri sebanyak Rp7.180.800 sekali rapat. (Asma)
