Jakarta – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengemukakan alasan mengapa pihaknya tidak bisa melakukan seleksi calon Kapolri melalui tahapan wawancara karena Presiden Jokowi yang meminta supaya Kompolnas mempercepat penyerahan nama calon pengganti Jenderal Sutarman.
“Karena kali ini cepat sekali permintaan dari presiden maka kami seadanya. Dalam arti bahwa kami tidak bisa meminta KPK dan PPATK dan Komnas HAM tidak bisa melakukan wawancara kepada mereka (calon),” ujar Adrianus di komplek Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Jenderal Sutarman baru akan pensiun sebagai Kapolri pada Oktober 2015, namun diduga karena rangkaian kegagalan dalam mengeksekusi mati para terpidana mati kasus narkotika maka presiden ingin mengakhiri masa tugas Sutarman lebih cepat. Lalu Kompolnas merekomendasikan lima nama calon kepada Presiden.
Kelima nama tersebut antara lain Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, dan Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno. Ada pula nama Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan, Kabaharkam Komjen Pol Putut Bayu Seno serta Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Aliyus.
Dari lima nama tersebut presiden akhirnya menentukan pilihannya pada sosok Komjen Pol Budi Gunawan. Belakangan keputusan presiden ini menuai protes banyak kalangan, hal ini tidak lain karena Budi Gunawan diduga memiliki rekening tidak wajar.
“Sebetulnya kalau dikaitkan tahun lalu, 2013 kita lakukan cukup sempurna. Jadi ada assessment, wawancaranya, permintaan kepada KPK, PPATK dan Komnas HAM ketika itu,” lanjut dia.
Kompolnas siap menjelaskan kepada Komisi III DPR jika dipanggil menghadiri rapat di parlemen. Lembaga ini menyatakan mendukung penuh keputusan presiden dalam memilih Komjen Budi. (Has)
