Obsessionnews.com – Penurunan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp24.153.806.000 menjadi sorotan utama jelang pemilu serentak 2024.
Dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp67.532.578.000, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp91.686.234.000, banyak pihak mengekspresikan kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.
Baca juga: DKPP Terima 233 Pengaduan Terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Jumlah pengaduan dan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang ditangani DKPP sepanjang 2024 diklaim berbanding terbalik dengan kondisi anggaran lembaga tersebut. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan kekhawatirannya tentang hal ini.
Menurutnya, penurunan anggaran DKPP adalah sebuah “warning” bagi harapan masyarakat akan hadirnya penyelenggara pemilu yang profesional, kredibel, dan berintegritas, serta bagi kualitas demokrasi secara keseluruhan.
“Ini tentu saja harus menjadi prioritas dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024,” tegasnya,” tegas Lugito di Jakarta, Rabu (8/5/2024).
Di sisi lain, sejumlah program prioritas DKPP diperkirakan tidak akan terlaksana pada tahun ini karena keterbatasan anggaran. Program-program tersebut termasuk penguatan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), pendidikan, serta sosialisasi etika penyelenggara pemilu.
Wartawan senior ini juga menyuarakan harapannya agar Rakorwil bisa kembali diselenggarakan, bahkan di tingkat kecamatan.
“Tahun lalu, kita berhasil melaksanakan Rakorwil di empat wilayah di Indonesia. Manfaatnya sangat besar bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” tambahnya.
Perdebatan tentang anggaran DKPP ini semakin memanas seiring dengan mendekatnya tanggal pemungutan suara. Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan proses pemilu yang transparan, adil, dan berkualitas. (Poy)
