Jakarta – Konflik di berbagai wilayah atau daerah Indonesia kerap terjadi. Sehingga, butuh penanganan secara khusus dari pihak Kepolisian agar tercapainya situasi yang tertib dan kondusif.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala pinta kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk menambah dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Intelijen guna diterjunkan di daerah rawan konflik di Indonesia.
“Polri harus memperkuat sumber daya manusia di bidang Intelijen untuk mendeteksi potensi konflik,” Adrianus dalam Seminar Umum ‘Polri dan Pola Penegakkan Hukum Di Wilayah Konflik’ di Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Menurut Andrianus, anggaran Polri banyak terkuras untuk tindakan penegakkan hukum namun tidak mengedepankan upaya pencegahan dengan cara memperbanyak intelijen.
“Polisi harus mendeteksi kejahatan secara dini melalui intelijen jangan sampai bertindak ketika (konflik) sudah terjadi,” kata Adrianus.
Selain itu, lanjut Adrianus, jika intelijen Polri diperkuat maka konflik masyarakat tidak perlu terjadi karena sudah terdeketsi dan tertangani lebih awal. “Konflik masyarakat seperti penutupan rumah ibadah, FPI, atau sejenisnya tidak perlu terjadi jika intelejennya kuat,” ungkapnya.
Adrianus menjelaskan bahwa penegakkan hukum semestinya menjadi upaya terakhir Polri karena tindakan pengamanan yang dilakukan polisi justru berpotensi meningkatkan suhu konflik. “Setelah konflik terjadi membuat polisi harus berhadapan langsung dengan masyarakat dan berpotensi dimusuhi,”pungkasnya. (Pur)
