Senin, 26 September 22

Kisruh DPR, Jokowi Bisa Minta Pertimbangan MA

Kisruh DPR, Jokowi Bisa Minta Pertimbangan MA

Jakarta – Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik yang juga Deputi Riset dan Reformasi Kelembagaan PSHK, menyoroti terhadap kekisruhan di DPR RI terkait Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga munculnya Pimpinan DPR tandingan. Menurutnya, ruang alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah melalui pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Demikian tanggapan PSHK terhadap kekisruhan di DPR terkait Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Pembentukan Alat Kelengkapan DPR menemui persoalan hingga berujung kekisruhan yang melibatkan dua kelompok di DPR. Situasi ini bisa menjadi ancaman serius terhadap efektifitas kinerja DPR dan penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Taufik kepada Obsession News, Sabtu (31/10/2014).

Oleh karena itu, tegas dia, PSHK menyerukan beberapa hal sebagai berikut.Pertama, meminta Presiden Jokowi menahan diri untuk tidak terlibat di dalam konflik di DPR dan menyerahkan proses penyelesaiannya di dalam lingkup internal DPR sendiri.

Kedua, mendesak kepada anggota DPR untuk mendepankan akal sehat dan musyawarah sebagai langka awal rekonsiliasi. Ketiga, dalam hal terdapat permasalahan hukum yang mengakibatkan kisruh politik berkepanjangan dan menghambat pemerintahan, Presiden dapat meminta pertimbangan MA di dalam menentukan mitra kerja DPR sebagaimana dimandatkan oleh Pasal  37 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (ren)

 

Related posts