Jakarta, Obsessionnews – Mulai hari ini, Rabu (13/5/2015), kegiatan anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dihentikan. Proses likuidasi perusahaan berdomisili di Singapura ini mulai dilakukan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap Petral.
Menurutnya, penekanan dari Presiden, yakni perlu dilakukan audit investigasi. Proses likuidasi dibuat yang diawali audit investigasi. “Saya minta diikuti prosesnya. Kalau ada pelanggaran akan ditindak secara hukum. Target likuidasi April tahun depan selesai,” kata Rini dalam jumpa pers di kantornya hari ini.
Terhadap hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energi Studies (IMES) Erwin Usman menilai, pembubaran Petral oleh pemerintah adalah langkah yang tepat. Alasannya adalah sebagai berikut.
Pertama, sejak lama Petral menjadi sarang mafia migas dan bancakan elit politik. Reformasi sektor migas, salah satunya mesti dimulai dengan pembubaran disertai audit investigatif atas kinerja Petral selama beroperasi. Jika ada temuan pidana segera diproses hukum.
Kedua, putaran uang di sektor migas ini mencapai Rp 300-500 triliun per tahun. Membiarkan tata kelola dan kontrol atas perniagaan migas di tangan satu badan yang sulit dikontrol seperti Petral, sama dengan memelihara mafia migas dan racun korupsi tumbuh subur dalam industri migas nasional.
Ketiga, ini sesuai dengan janji Jokowi dalam Nawacita untuk mewujudkan tata kelola migas yang adil, transparan dan disertai penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberantasan mafia.
Keempat, mesti diwaspadai, jangan sampai fungsi Petral diserahkan ke badan bernama ISC Pertamina. “Menteri ESDM Sudirman, sebelum jadi menteri, dahulu pernah bertugas di badan ini sebelum diberhentikan,” tandas Erwin Usman. (Asma)
