Presiden berpesan kepada para penerima DIPA tersebut agar mengelolanya secara baik, jangan sampai ada yang korupsi.
Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Jokowi resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 kepada 87 Kementerian/Lembaga senilai Rp 763,6 triliun dan DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 764,9 triliun kepada perwakilan kepada daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Dalam arahannya, Presiden berpesan kepada para penerima DIPA tersebut agar mengelolanya secara baik, jangan sampai ada yang korupsi. Presiden mengaku sudah menyiapkan mekanisme pencegahan agar tidak ada satupun rupiah yang dapat diselewengkan.
“Saya titip pesen, jangan dikorupsi satu rupiah pun APBN kita ini. Mekanisme pencegahan sudah ada. Ini mengingatkan saja karena ini duit gede banget,” ujar Jokowi usai penyerahan DIPA di Istana Negara.
Dalam APBN tahun 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut total DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 K/L berjumlah 20.646.
Terhadap pelaksanaan APBN 2017, Presiden Jokowi memberikan arahan agar semua K/L harus memulai pra lelang proyek-proyek kegiatan tahun 2017 diakhir 2016, sehingga pada awal tahun baru kegiatan sudah berjalan efektif.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang tertunda karena penghematan di tahun sebelumnya dilanjutkan pada 2017 dengan pagu yang ada.
“APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global,” katanya.
Presiden meminta K/L fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta menekan pengangguran. Presiden menargetkan pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan jadi 10,5 persen tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen serta gini rasio jadi 0,39.
“Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan melambatnya ekonomi global, karena ini bisa menyebab kita kadang-kadang khawatir, kadang takut, kadang-kadang pesimis,” imbuh Presiden.
Presiden juga memberikan arahan khusus agar para gubernur sesegar mungkin menyampaikan DIPA kepada satuan kerja perangkat daerah di wilayahnya dan melakukan koordinasi dengan bupati/walikota, serta mengesahkan APBD tepat waktu.
Selian itu, lanjut Jokowi kualitas pengelolaan APBD harus ditingkatkan melalui penyusunan APBD secar terukur dan berbasis output, dengan memastikan alokasi anggaran dimanfaatkan antara lain, mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah secara produktif, termasuk mengalokasikan minimal 25 persen dari dana transfer umum (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur daerah.
“Kita terus reformulasi dan lakukan penguatan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan arti penting daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta kesenjangan,” tutur Presiden. (Has)
