Jakarta, Obsessionnews – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menilai, pembentukan Pansus Freeport di DPR tidak akan efektif, bila Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak bisa bersikap tegas menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua DPR Setya Novanto yang telah melanggar etik.
Mestinya, tegas Herdi, pembentukan Pansus itu baru bisa dibentuk setelah MKD memberikan sanksi yang tegas kepada Setya Novanto. Jika MKD saja belum jelas kinerjanya, Herdi yakin pembentukan Pansus justru akan menambah buruk citra DPR.
“Harus diselesaikan dulu soal MKD ini, supaya tuntas soal Setya Novanto bukan saya anti terhadap dia, tapi karena perbincangan yang disiarkan MKD secara terbuka ketahuan sekali ada pelanggaran etis, dan momentum disitu, baru melangkah ke Pansus,” katanya, di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
Lagipula, Herdi mengatakan, semua orang sudah tahu bahwa kasus Freeport ini menyangkut kepentingan bersama. Banyak pejabat dan politisi serta pengusaha yang diduga terlibat dalam permainan Freeport. Sebab, Freeport adalah perusahaan besar.
Karena itu, Herdi kembali menegaskan pelanggaran etika Setya Novanto lebih dulu harus ditegaskan. “Kalau semua sepakat tidak ada kongkalikong, pat gulipat, KKN, orang masih menaruh harapan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat Pansus Freeport dibentuk sebelum masa reses pada 18 Desember 2015. Fahri yakin dengan Pansus Freeport bisa mengungkap lebih dalam permainan pejabat negara dalam kasus Freeport. (Albar)
