Rabu, 22 Mei 19

People Power, Hilangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Negara

People Power, Hilangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Negara
* Ketua Dewan Pembina Koordinator Nasional (Kornas) Anak Republik Arif Rahman. (foto: Kapoy)

Jakarta, Obsessionnews.comTentang wacana Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mengatakan akan melakukan people power kalau Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kecurangan dalam Pemilu 2019. Wacana ini masih menjadi perhatian masyarakat.

“Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah,” kata Amien Rais di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).

 

Baca juga:

People Power Kalahkan Ahok?

Muhammadiyah Menentang Gerakan ‘People Power’ Amien Rais

Sikap Kornas Anak Republik Pasca Pilpres 2019

 

Ternyata wacana tersebut, mendapatkan tanggapan serius dari Ketua Dewan Pembina Koordinator Nasional (Kornas) Anak Republik Arif Rahman.

Arif mengatakan, kalau mengenai people power itu ada analisanya, berdasarkan situasi dan kondisi. Menurut dia, munculnya people power itu pada saat yang namanya ekonomi sudah menurun, tatanan hukum sudah menghilang, dan masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap negara, ini baru ada people power. Sementara tingkat kepercayaan masyarakat dalam pemilu 2019 masih tinggi.

“Ini kan cara, mohon maaf pak Amin Rais yang prof doctor itu, berfikir dengan logika terbalik, harusnya dia paralel dengan pesta demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat, tingkat partisipasinya tinggi loh, bukan menurun,” ujar Arif kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Selasa (23/4).

“Tapi kok bisa seorang prof mengungkapkan tentang people power, ini kan cara berfikir yang menurut saya haus kekuasaan,” tambah Arif menegaskan.

Dia menjelaskan, semua orang sama-sama mengerti dan paham, kalau people power itu terjadi karena keresahan masyarakat tidak percaya lagi kepada  perangkat-perangkat negara. “Ini kan lucu, seorang prof, seorang doctor, kok dibilang people power. Ini sudah salah kaprah,” ungkapnya.

Jadi menurutnya, hal yang diucapkan oleh Amin Rais soal people power itu merupakan bahasa bargaining politik atau tawar menawar politik. Meski demikian, Arif berharap jangan menyesatkan masyarakat. “Itukan bahasa-bahasa yang menurut saya, bahasa bargaining politik, tapi bargaining politik jangan menyesatkan masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berikut definisi people power menurut Wikipedia, people power atau kekuatan rakyat adalah istilah politik yang menunjukkan kekuatan pendorong populis dari setiap gerakan sosial yang menyerukan otoritas opini akar rumput dan kemauan keras, biasanya berlawanan dengan kekuatan korporasi atau politik yang diorganisir secara konvensional.

Kekuatan rakyat dapat dimanifestasikan sebagai protes skala kecil atau kampanye untuk perubahan lingkungan atau sebagai aksi revolusioner berskala luas yang melibatkan demonstrasi jalanan nasional, penghentian kerja dan pemogokan umum yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintah atau politik yang ada sistem.

Ini mungkin tanpa kekerasan, seperti halnya dalam revolusi Filipina 1986 yang menggulingkan rezim Marcos, atau mungkin menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Istilah ini pertama kali digunakan oleh anggota gerakan “kekuatan bunga” tahun 1960-an yang awalnya memprotes Perang Vietnam.

Di Republik Romawi kekuatan opini publik merupakan kendala pada Senat Romawi; menurut Polybius, “Senat kagum pada orang banyak, dan tidak bisa mengabaikan perasaan orang-orang.”

Dalam analisis 1955 tentang kelemahan demokrasi, Walter Lippmann, penulis Public Opinion, menawarkan ringkasan kekuatan rakyat ini:

Lalu, apa batas sebenarnya dari kekuatan rakyat? Jawabannya tidak bisa sederhana. Tetapi untuk permulaan yang kasar, mari kita katakan bahwa rakyat mampu memberi dan menahan persetujuan mereka untuk diatur – persetujuan mereka atas apa yang diminta pemerintah dari mereka, usulkan kepada mereka, dan telah dilakukan dalam menjalankan urusan mereka. Mereka dapat memilih pemerintah. Mereka bisa menghapusnya. Mereka dapat menyetujui atau menolak kinerjanya.

Tetapi mereka tidak dapat mengelola pemerintahan, mereka sendiri tidak dapat melakukan, mereka biasanya tidak dapat memulai dan mengusulkan undang-undang yang diperlukan. Massa tidak bisa memerintah.  (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.