Rabu, 22 Mei 19

Muhammadiyah Menentang Gerakan ‘People Power’ Amien Rais

Muhammadiyah Menentang Gerakan ‘People Power’ Amien Rais
* Amien Rais menjadi narasumber soal revolusi mental. (Foto: Instagram: Amien Rais)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pemuda Muhammadiyah menolak ide Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang akan menggerakkan massa alias people power, jika terjadi kecurangan pemilu 2019. Pasalnya people power sama saja mengesampingkan aturan konstitusional.

 

Baca juga:

Bawaslu Tanggapi Pernyataan Amien Rais Soal Jin dan Hacker

Hasto: Jargon Amien Rais Soal Tanah Dikuasai Elite Mati Kutu

Wow! Amien Rais Didesak Mundur Dari PAN?

 

Pemuda Muhammadiyah menganggap ancaman itu hanya hasutan belaka untuk memengaruhi pandangan publik bahwa penyelenggara pemilu tak dapat dipercaya. Padahal people power tidak dibenarkan. Karena persoalan pemilu harus diselesaikan dengan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dengan nada ancaman menggerakkan massa untuk menggugat hasil pemilihan umum dan sejenisnya, dengan maksud untuk mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu,” kata Ali Muthohirin, ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/4/2019).

Ali menilai cara yang diinginkan Amien Rais itu adalah upaya ingin mereduksi kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara dan penyelenggara pemilu. Dengan menilai seolah-olah penyelenggara pemilu tidak jujur dan adil.

“Ini adalah bentuk provokasi yang nyata dan upaya mendelegitimasi KPU secara sistematis.”

“Sangat disayangkan, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang Tokoh Reformasi Bangsa, yang dengan pernyataan itu seakan menarik mundur kembali bangunan demokrasi yang telah dibangun dan ditata selama dua dekade terakhir,” ujar mantan ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu.

Sebagai tokoh nasional dan senior, menurut Ali, seharusnya Amien Rais bisa menyampaikan hal yang solutif, mencerahkan, dan berkemajuan dalam membangun demokrasi.

Dia meyakini, KPU dan Bawaslu adalah lembaga kredibel dan mampu melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, bebas dan rahasia. Sengketa pemilu, mestinya diselesaikan melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang.

“Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan kredibel dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa pelaksanaan pemilu dengan objektif dan adil, tanpa ada tendensi politik kelembagaan maupun personal kepada golongan tertentu,” katanya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.