Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah kondisi yang luar biasa tahun ini pemerintah tetap berkomitmen mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Hal itu dikemukakan Sri dalam postingan di akun Facebooknya, Minggu (29/3/2020). Berikut keterangan lengkap Sri tersebut:
Tahun ini, meskipun dalam kondisi yang luar biasa, Pemerintah tetap berkomitmen mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pada hari Jumat 27 Maret 2020, saya selaku Bendahara Umum Negara (BUN) bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pertemuan online ini juga merupakan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2019.
Opini WTP oleh BPK RI atas LKPP dalam tiga tahun terakhir atau sejak LKPP Tahun 2016 adalah bentuk keseriusan Pemerintah dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang terus diupayakan dan diperjuangkan dengan sangat serius.
Kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2019 mampu tumbuh positif mencapai 5,02 persen dan telah berdampak pada perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat, antara lain (i) tingkat pengangguran turun dari 5,34 persen menjadi 5,28 persen, (ii) tingkat ketimpangan (Rasio Gini ) turun dari 0,384 menjadi 0,380, serta (iii) angka kemiskinan turun dari 9,66 persen menjadi 9,22 persen. Seluruh kinerja perekonomian selama tahun 2019 tersebut tercermin dalam LKPP Tahun 2019.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang disampaikan terdiri dari tujuh komponen laporan, yaitu Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP Tahun 2019 dengan cara, antara lain menyempurnakan sistem terintegrasi dalam penyusunan LKPP Tahun 2019, menyempurnakan peraturan dan kebijakan di bidang keuangan negara, menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP dan secara berkala memonitor tingkat penyelesaiannya, serta membentuk task force untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab opini Disclaimer serta penyebab pengecualian pada K/L yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian.
Atas nama Pemerintah, saya mengapresiasi BPK dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2019, karena walaupun di tengah kondisi yang cukup sulit, semua pihak secara pro aktif, responsif dan bersinergi melakukan berbagai upaya untuk dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam penyusunan dan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019. Penyesuaian atas mekanisme atau jadwal pelaksanaan kegiatan dalam proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2019 akan dilakukan sehingga target waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi secara baik sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Semoga upaya dan kerja keras kita bersama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
27 Maret 2020
#UangKita #LKPP2020 #APBNuntukIndonesia
(arh)
