Bogor – Presiden Jokowi mempertimbangkan memberikan dana provinsi untuk memperkuat pelaksanaan program di daerah yang menjadi prioritas pemerintah. Namun besar dana tersebut jumlahnya tidak sama setiap daerahnya.
“Tidak harus satu provinsi satu triliun, tidak,” ujar Jokowi usai pertemuan dengan para Gubernur di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2014).
Jokowi menyebutkan bahwa dana provinsi itu kini sedang dihitung besarannya. Katanya pemerintah memiliki aturan hitungan tersendiri untuk anggaran daerah.
Adapun yang menjadi pertimbangan besar atau kecilnya dana setiap daerah menurut Kepala Negara, yakni jumlah penduduk hingga luas wilayah.
“Hitung-hitungannya kan ada melalui keluasan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin. Semuanya masih dihitung oleh Menteri Keuangan,” katanya.
Para gubernur yang tergabung dalam APPSI meminta Presiden Jokowi segera mengucurkan dana Rp 1 triliun untuk satu provinsi.
Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, dengan program Rp 1 triliun per provinsi tersebut untuk menjalankan program-program pemberdayaan yang bisa diperoleh dari pemangkasan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Saat itu, Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter. Harga premium naik dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter dan harga solar menjadi Rp 7.500 per liter dari sebelumnya Rp 5.500 per liter.
“Kami berharap ketahanan pangan dengan menurunkan Rp 1 triliun dana bagi daerah-daerah agar bisa memperkuat apa yang telah Bapak Presiden jadikan prioritas-prioritas,” kata Syahrul. (Has)
