Jakarta, Obsessionnews – Sesuai Kebijakan pemerintah dalam APBN menghilangkan subsidi untuk Pertamina, seolah pemerintah lepas tangan terhadap Perusahaan negara itu. Keputusan tersebut tampaknya Pertamina harus menanggung sendiri kerugian yang dialaminya. Mensiasati kondisi tersebut Pertamina mengelurakan prodak baru yang disebut portalite dan menghapus premium.
“Ini kan fakta sekarang di dalam APBN yang sudah diketuk itu tidak ada lagi subsidi untuk premium, tapi kenyataanya harga yang diinginkan pemerintah itu membut pertamina rugi. Pemerintah kan punya rumus, ya rumus itu harusnya kira-kira 8000 ribu tapi pemerintah bilang tidak bisa 7400 nah selisi antara 8000 dan 7400 itu kalau dulu subsidi pemerintah yang bayar pertamina, namun sekaran pertamina harus menanggung sendiri untuk mengurangi kerugian itu maka keluarlah pertalite begitu kira-kira. Jadi persoalanya ini pemerintah tidak konsisten, kalau Pertamina ini repot kan corporasi menurut saya,” ungkap Faisal Basri di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Minggu (19/4/2015).
Menurut Faisal pertamina secara corporate sedang menghadapi kebijakan pemerintah yang tidak kompenten. Disisi lain pemerintah sudah berjanji kepada masyarakat tidak akan mensupsidi premium kecuali untuk angkutan diluar Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Di sisi lain, pemerintah
menuntut Pertamina untuk menanggung sendiri kerugian yang dialami.
“Sekarang harga di pasar agak naik melampauhi perkiraan sehingga harga harusnya 7150 atau 8000 ribu mereka bilang jangan 7400, kalau itu jaman dulu selisihnya kerugian Pertamina itu ditanggung oleh pemerintah sekarang tidak mau menanggung kerugian karena tidak ada, maka Pertamina disuruh babak belur untuk menutupi kerugian, kemudian pertamina ini membuka pertalite yang tidak layak dan tidak bukan campuran ron 92 dan Ron 88,” tandasnya.
Munculnya prodak baru Pertalite yang dilkeuarkan Pertamina menurut Faisal disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten sehingga mengakibatkan Pertamina terus megalami kerugian. Ia menilai kebijakan pemerintah sekarang sering berubah-rubah yang juga membuat kondisi pasar yang tidak terkontrol, sehingga rakyat tambah kebingungan.
Ketua Tim Reformasi Tata kelola Migas juga ini menyoroti mengenai kebijakan pemerintah yang perlu konsisten. “Kebijakan itu lebih baik jelek tapi konsiten ketimbang bagus tapi berubah-uba tidak konsisten. Jadi jelek konsisten bakal jadi sesuatu, kalau bagus tidak konsisten tidak jadi apa-apa, bagus diganti, bagus diganti jadi ini menurut saya jadi masalah,” kritiknya.
Jadi lanjutnya satu kebijakan itu mendorong reaksi dari pelaku yang positif, jadi dua ciri khas kebijakan ini lah tidak terjadi, terus terang aja ya sesama menteri aja ngomongnya beda rakyat harus dibiasakan 100% pada pasar kemudia dia sendiri yang menentang pernyataannya gitu. Mengelola negara ini bukan seperti perusahaan pribadi, prinsip-prinsip kebijakan publik yang harus kita teggakan, dan harus kita kawal,” tegasnya. (Asma)
