Sabtu, 4 Desember 21

Premium Dihapus Ganti Portalite, Memicu Pro Kontra

Premium Dihapus Ganti Portalite, Memicu Pro Kontra

Jakarta, Obsessionnews – PT Pertamina mengeluarkan kebijakan baru portalite dan akan menghapus premium, telah menuai pro kontra. Menanggapi hal tersebut Kardaya Warnika Ketua Komisi VII Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI sikap tersebut dianggap PT Pertamina tidak jelas dan tidak konsisten.

“Menurut saya, Pertamina itu tidak jelas. Pertamina itu selalu konsisten untuk tidak konsisten,” kritiknya dalam diskusi di sebuah stasiun televisi swasta nasional, Minggu (19/4/2015).

Prodak Portalite merupakan bahan campuran Ron 88 dan Ron 92, sehingga politisi Gerindra ini menilai sikap PT Pertamina menghapus premium dan mengganti portalite tindakan membohongi publik. “Pertamina itu tidak membohongi publik saja tapi membohongi masyarakat,” ungkapnya.

“Jangan sampai memaksa rakyat kalau seandainya premium itu dihapus berarti alasan untuk menaikan harga, kalau sudah begitu terbukti bahwa birahi untuk menaikan harga yang dianggap menyengsarakan rakyat tidak bisa di rem, dan Pertamina jangan sampai rakyat ini dijadikan kelinci percobaan,” tegasnya

Dalam waktu bersamaan pengamat kebijakan publik Abdul Fatah mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah kesal mengahadapi gejolak pasar. “Masyarakat ini sungguhnya sudah kesal, kemarin naik-naik sekarang premium mau dihapuskan, kok tega banget ni, membuat psikologi rakyat ini diganggu terus ya,”

“Seharusnya sekarang negara ini memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyatnya. rakyat kemarin saya tanya, nga apa-apalah oktanya mau diturunin yang penting rakyatnya mampu membeli, artinya kalau Ron-nya bagus kalau rakyatnya mampu membeli nga masalah,” tuturnya.

Ia menilai bahwa prodak inovasi Pertamina yang dikeluarkan sekarang tidak cerdas, seolah-olah Pertamina sudah lepas dari pemerintah. “Menurut saya Pertamina sekarang mengambil prodak yang inovasi yang tidak cerdas, selain itu tindakan ini mengambil perilaku konsumen yang sebenarnya yang biasa terjadi, membeli separuh pertamax kemudian membeli separuh premium,” jelas

“Sekarang muncul pertalite yang dimana Ron-nya dibawah pertamax dan diatas premium yang beginian sebenarnya Pertamina ini seolah-olah sudah lepas dari pemerintah kalau saya liat. Saya membaca dimedia sendiri pemerintah tidak ada koordinasi dengan Pertamina kepada Pemerintah,” tambahnya.

“Ya.. kalau kami masyarakat tidak setujuh kalau premium dihapus. Ini sebenarya prodak murni dari Pertamina atau ini ada pesanan-pesanan tertentu terhadap prodak ini, tentu pak Faisal lebih paham tentang ini,” duganya.

Menurutnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perusahaan negara  bukan 100% profit oriented, namun Abdul Fatah menerangkan sebagai representasi dari rakyat menyatakan sepakat kalau perusahaan juga supaya tidak rugi. Perlu ada kajian yang tuntas guna mengedepankan kepentingan publik.

“Jadi begini di Pertamina ini kajian sosialnya, kajian teknisnya, kajian ekonominya harus tuntas dulu. Di DPR sendiri harus ada UU Migas yang jelas supaya tidak muncul nanti prodak begitu saja tanpa ada aturan yang jelas, Sesuai Permen 4, “ usulnya.

Vice President for Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengakui kebijakan yang dimunculkan akan menimbulkan pro kontra terhadap publik. Namun ia membantah kalau PT Pertamina tidak berkoordinasi dengan pemerintah.

“Saya ingin tegaskan kita melihat dari sisi peraturan sekarang kita juga sekarang masih bicara dengan Menteri ESDM, BUMN dan juga nanti DPR karena kita juga rutin berbicara dengan DPR yang namanya rapat dengar pendapat, kita juga berencana akan ketemu dengan Pak Kardaya Warnika sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI,” jelasnya,

Selain itu Wianda menyatakan persoalan ini sudah juga didaftarkan pada Dirjen Migas sehingga sesuai dengan spesifikasi BBM yang akan di jual di Indonesia yaitu ada keputusan Dirjen Migas No 313 tahun 2013 sebagaimana sekarang masih berjalan dan berlangsung.

“Jadi kembali lagi sebenarnya apakah kita akan menggunakan BBM yang jenisnya RON 88 yang kita tahu dari segi emisi juga kurang baik kemudian dari segi kebutuhan mesin juga tadi kita lihat memang spesifikasi mesin-mesin sekarang ini yang teknologinya macam-macam dari GPI yang membutuhkan memang Ron diatas 88,” belanya.

Wianda mengakui bahwa BUMN  (PT Pertamina) selama 57 tahun konsisten sebagai bagian dari pelayanan masyarakat dengan melakukan distribusi BBM di seluruh Indonesia. Dari sabang sampai merauke dengan harga premium dan solar yang sama, baik itu dipisahkan Jawa, Madura dan Bali (Jamali) maupun di luar Jamali.

“Walaupun ini kita terus kita satukan, produksi kilang Pertamina ada 6 kilang Pertamina semuanya total untuk konsumsi domestik.  Kita sebagai perusahaan ingin dong melakukan atau bisa menservis masyarakat dengan prodak-prodak yang berkualitas kemudian dari segi emisi baik dari sisi pembakaran artinya masyarakat mendapatkan pilihan itu,” jelasnya.

Wianda berharap hadirnya prodak Pertalite ini dapat diterima oleh masyarakat, sebagaimana ia mengakui bahwa premium yang berhak mengatur adalah pemerintah yang sekarang fokusnya premium tidak lagi disbusidi oleh pemerintah.

“Yang jelasnya sekarang ini masih dalam tahap proses, kital lagi melakukan komunikasi dengan pihak tertentu tentunya juga ke DPR, yang paling penting juga kita melakukan uji baik itu dalam bentuk sampel nanti kami rotes yang kami persiapkan. Jadi intinya ini masih ada proses yang masih bergulir di Pertamina tapi kita secara simultan bertahap kami juga sampaikan kepublik tapi kami berharap ada respon positif,” tuturnya.

“Yang paling pentig kami sadar bahwa premium ini menyagkut hajat hidup orang banyak pihak, tentunya ini tidak serta merta Pertamina mengambil keputusan ini juga harus terus-menerus harus kondisikan ya, kita komunikasikan dengan regulator baik Kementerian ESDM maupun Kementerian BUMN,” tegasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.