Jakarta, Obsessionnews – Fraksi Partai Nasdem DPR RI tidak setuju dengan adanya usulan kenaikan gaji bagi presiden. Sebab, sebagai pimpinan negara tidak etis jika harus memikirkan kenaikan gaji. Sementara kondisi ekonomi Indonesia tengah terpuruk, rakyat miskin semakin banyak.
“Dalam situasi negara yang lagi menghadapi krisis ekonomi saat ini, seharus semua pihak terutama penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) bisa menahan diri untuk tidak mencederai perasaan rakyat yang lagi kesulitan ekonomi,” ujar Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Muchtar Luthfi Andi Mutty, di DPR, Jumat (18/9/2015).
Menurut Anggota Komisi II DPR ini semua pihak dituntut untuk memiliki sense of crisis agar dapat berempati dengan kesulitan ekonomi yang menghimpit masyarakat. Ia mengatakan, bisa saja kenaikan itu diusulkan namun, bukan untuk waktu saat ini.
“Mungkin perlu (kenaikkan gaji presiden) tapi timingnya yang tidak tepat. Harus dikaji lagi,” tegasnya.
Dengan adanya penolakan ini membuat suara partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat terpecah. Fraksi PDI-Perjuangan jelas menyetujui. Sebab, PDI-P partai yang pertama mengusulkan kenaikan bagi gaji presiden.
Sementara Fraksi Hanura juga mendukung. kenaikan gaji presiden tersebut wajar-wajar asal. Meskipun, keadaan perekonomian Indonesia sedang terpuruk. Meski demikian, katanya, hal itu harus mendapatkan kesepakatan dari semua pihak.
“Pantas-pantas saja, asal di setujui lembaga DPR, MPR, pemerintah dalam hal Menkeu,” kata anggota Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Patra
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, fraksinya juga menyerahkan sepenuhnya soal berapa besar nominal kenaikkan gaji presiden tersebut. “Kalau masalah itu, saya belum tahu. Serahkan saja nanti seberapa besar kenaikkannya,” ujarnya. Sebelumnya diusulkan kenaikan gaji Presiden mencapai Rp 200 juta. (Albar)
