Minggu, 18 April 21

Desakan Moratorium Kunker Keluar Negeri DPR Makin Kuat

Desakan Moratorium Kunker Keluar Negeri DPR Makin Kuat

Jakarta, Obsessionnews – Desakan publik untuk menghentikan sementara atau moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR RI semakin kuat. Menyusul adanya dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon pada saat melakukan lawatan ke Amerika Serikat.

Salah satu desakan itu muncul dari pengamat politik dari Lingkar Madani Rakyat I‎ndonesia (Lima), Ray Rangkuti. Ia meminta moratorium dilakukan sampai proses penyelidikan terhadap pimpinan DPR selesai oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“DPR harus lakukan moratorium kunker ke LN, karena perkara Setnov Cs kan bukan hanya dugaan pelanggaran kode etik, tetapi sudah diduga adanya penyalahgunaan penggunaan anggaran saat kunker pimpinan dewan itu saat berada di Amerika Serikat,” kata Ray Rangkuti saat dihubungi, Jumat (18/9/2015).

Menurutnya, kunker yang dilakukan oleh DPR telah memakan biaya yang sangat banyak untuk tiket pesawat, serta ak‎omodasi harian meliputi hotel, makan serta uang saku harian tidak tepat dilakukan disaat perekonomian rakyat sedang kritis. Total semua anggaran yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal sebesar Rp 2,5 miliar.

“Kunker itu sangat menyakiti hati rakyat. Lebih baik DPR fokus saja bekerja di dalam negeri untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang saat ini semakin sulit dan ‎terpuruk,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi ia meminta, moratorium kunker ke LN bagi anggota DPR harus segera di berlakukan. Namun, Uchok ‎pesimis desakan publik atas penghentian perjalanan ke LN itu didengar oleh DPR.

“Namanya doang wakil rakyat, tetapi permintaan atas moratorium saya yakin tak akan didengar. Karena dari dulu DPR itu selalu berjanji untuk moratorium, tetapi selalu diingkar mereka sendiri,” sesal Uchok.

Menurutnya, keberadaan kunker sering disalahgunakan untuk berwisata bersama keluarga, karena hal ini juga sudah menjadi salah satu gaya hidup dan private bila menjadi anggota DPR. Disisi lain sebagai wakil rakyat mestinya aktivitas kelembagaan DPR berpergian ke LN itu tidak dilakukan karena tidak relevan dengan kepentingan publik.

Bahkan ‎tidak sebanding dengan kinerja anggota dewan yang telah banyak mengecewakan rakyat. “Jika melihat laporan kinerja DPR pada masa sidang 2014-2015, dalam konteks legislasi saja hampir tidak ada undang-undang yang dihasilkan DPR kecuali yang terkait pencabutan atau penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu),” jelasnya.

Dia mengungkapkan, hal itu sebetulnya tidak terlalu mengherankan sebab di awal periode DPR baru memang lebih terlihat sibuk dengan konflik politik di antara koalisi besar pendukung pemilu presiden dan wakil presiden. Karena itu, wajar saja jika kinerja DPR secara kelembagaan dinilai buruk oleh publik. “Sayangnya DPR tidak melihat itu sebagai pembelajaran untuk memperbaiki kinerja di masa datang,” pungkasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.