Oleh: Darmaningtyas, Ketua INSTRAN (LSM Transportasi) di Jakarta
Izinkan saya menyampaikan aspirasi saya pribadi untuk diteruskan ke publik ya terkait dengan masalah ketidakjelasan sikap Pemerintah terhadap pelaksanaan mudik Lebaran 2020 atau tahun 1441 H ini.
Sejujurnya saya tidak tahu persis apa yang berkecamuk dalam pemikiran para pengambil keputusan di negeri ini, termasuk Presiden Jokowi, sehingga masalah putusan boleh mudik/tidak diputuskan secepatnya, sampai Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI bahwa soal mudik haram.
Menurut saya, mengingat dilihat sejarahnya mudik itu lebih bersifat kultural, maka untuk memutuskan boleh mudik/tidak boleh itu tidak perlu menunggu fatma MUI, tapi cukup diputuskan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden.
Berdasarkan pengalaman mengenai larangan tidak boleh bersembahyang di tempat-tempat ibadah (masjid, gereja, vihara, pura, dan sebagainya) di masa wabah korona (Covid-19) ini dan ternyata larangan tersebut juga dipatuhi masyarakat tanpa mengundang reaksi caci maki kepada Pemerintah, maka semestinya larangan mudik itu pun bisa diputuskan sekarang tanpa takut di-bully.
