Obsessionnews.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar pembagian program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dapat dilakukan secara tepat sasaran. “Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya saat meninjau penyaluran bantuan sosial keluarga penerima manfaat (KPM) di Cibiuk Kaler Kecamatan Cibiuk, Garut, Rabu (21/9/2022).   Baca juga:Menko PMK Sebut Politeknik Harus Siapkan Mahasiswa Berstandar DUDIKAMenko PMK Dukung Pengelolaan Sampah Organik di MakassarKemenko PMK Ajak Masyarakat Bahu-Membahu Perangi Stunting     [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="384248,384249,384250,384251"]   Dikutip dari siaran pers, Kamis (22/9), sejauh ini pembagian BLT BBM di Garut sudah berjalan dengan baik. Dari total alokasi penerima BLT BBM 265.223 KPM, sebanyak 258.223 bantuan BLT BBM sudah tersalurkan ke KPM atau sekitar 97,54 persen. Total nilai manfaat yang didapatkan ialah sebesar Rp300.000/2bulan/KPM untuk alokasi September-Oktober. Sementara itu penyaluran bantuan BLT BBM menggunakan tiga metode, yakni KPM mengambil langsung di PT.POS, KPM mengambil di titik komunitas (kartor desa/kantor RW RT), dan diantar langsung kerumah KPM. Selain itu Menteri Muhadjir mengharapkan kepada pihak terkait di seluruh wilayah Garut untuk lebih memprioritaskan masyarakat  miskin dan rentan yang layak menerima bantuan namun  tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Saya berharap kalau masih ada masyarakat yang belum masuk DTKS tolong dibantu dulu, pastikan dapat bantuan ya,” katanya. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial, yakni BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat serta BSU dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja. (red/arh)