Minggu, 7 Juni 20

Menteri ATR Tanggapi Keluhan Apkasi

Menteri ATR Tanggapi Keluhan Apkasi
* Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melakukan kegiatan audiensi ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil. (Foto: Dok Kemenparekraf)

Jakarta, Obsessionnews.com – Sebagai salah satu peran dalam menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah, Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melakukan kegiatan audiensi ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil, di Kantor Kementeri ATR Jakarta, Selasa (11/02/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa Pengurus dan Anggota Apkasi tampak hadir di acara tersebut, seperti dari Kabupaten Nias, Jayapura, Minahasa Selatan, Tangerang, Lombok Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Kolaka, Kubu Raya dan Malaka.

Para Bupati yang hadir di acara tersebut menyampaikan keluhan atau permasalahannya di lapangan. Menanggapi masukan itu, Sofyan mengatakan, masalah-masalah yang timbul di lapangan secara garis besar memang dampak dari masa transisi di mana ada kewenangan otonomi daerah yang ditarik ke pusat, masih ada kebijakan yang tumpang tindih dan ini dampaknya daerah yang harus menanggungnya.

Baca juga: Apkasi Dorong Investasi yang Merata di Seluruh Indonesia

“Dalam konteks pembangunan nasional memang saya kira pertumbuhan ekonomi kita ini harusnya bisa lebih cepat dan bisa digenjot lagi. Sayangnya, karena para kepala daerah tersita waktunya dengan urusan yang memusingkan, pada akhirnya banyak waktu produktif para bupati tersita habis oleh kegiatan-kegiatan yang tidak produktif,” ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan, ini memang persoalan lama dan ini juga yang ingin diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Dia juga mengaku khawatir omnibus law ini belum bisa menjawab secara keseluruhan persoalan-persoalan di daerah. Namun yang jelas, kata Sofyan, ada gambaran regulasi signifikan bahwa semua persoalan nanti akan diselesaikan di tata ruang.

“Ini akan menjadi mekanisme yang bagus, yang akan men-stream-line semua hal yang terserak itu ke dalam satu undang-undang,” ucapnya.

Dia menambahkan, jika masih ada persoalan yang belum clear kemungkinan akan dibahas di omnibus law berikutnya, yakni tentang hubungan pusat dengan daerah.

Untuk itu, Sofyan menawarkan pembentukan tim teknis bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan Sekretariat Apkasi. “Di dalam tim ini coba diinventarisir semua persoalan-persoalan di daerah, mana saja yang masalahnya sama, nanti kita carikan solusinya dan kalau perlu melibatkan lintas kementerian. Persoalan-persoalan yang bapak-bapak sampaikan itu juga menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Ternyata ide pembentukan tim teknis langsung disambut antusias oleh semua pengurus Apkasi. “Usulan Pak Menteri ini sangat kongkrit untuk membentuk tim teknis bersama. Kami siap bersinergi, Pak,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.