Jakarta, Obsessionnews.com – Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melakukan kegiatan audiensi ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor Menteri ATR Jakarta, Selasa (11/02/2020). Rombongan Dewan Pengurus Apkasi dipimpin langsung Ketua Umum Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) dan diterima oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil,
Dalam kesempatan itu, Sofyan menyampaikan, audiensi dengan Apkasi ini bisa menghasilkan poin-poin strategis yang bisa diangkat di dalam pembahasan omnibus law. Seperti diketahui, dalam kesempatan di rapat kabinet salah satu concern pembahasannya adalah masalah tata ruang, karena nanti di omnibus law berbagai kebijakan berjalan atau tidaknya di lapangan akan sangat tergantung dengan masalah tata ruang.
Baca juga: Apkasi Dorong Investasi yang Merata di Seluruh Indonesia
“Di samping itu, kedatangan Apkasi semoga bisa mengurai apa-apa yang perlu dikaji dan dituntaskan bersama, serta bagaimana ke depan Kementerian ATR/BPN dan Apkasi bisa bersinergi lebih baik lagi,” ujar Sofyan.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Apkasi telah menyiapkan usulan dan saran secara tertulis mengenai persoalan-persoalan tata ruang maupun sengketa dan konflik pertanahan di lapangan berdasarkan masukan yang diberikan oleh daerah.
“Pak Menteri yang kami hormati, kami kira konflik tata ruang ini memang paling banyak sehingga kami perlu menangani secara khusus, bahkan tidak terkecuali sengketa tanah itu kini merambah kepada aset-aset daerah. Dan karena pemda tidak memiliki anggaran untuk mendampingi secara hukum, di beberapa tempat kita kalah di pengadilan,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi ini menambahkan, beberapa tahun terakhir beberapa daerah terbantu dengan afirmasi baru sinergi dengan Kantor BPN yang pimpinannya bagus dan ini tentu sangat membantu konflik-konflik yang terjadi. Masalah lain yang cukup menonjol adalah masalah perijinan.
“Kami berharap beberapa regulasi yang selama ini ditarik kembali ke Jakarta bisa segera didelegasikan ulang sehingga bisa mempermudah perijinan,” jelasnya.
Dia mencontohkan, ijin dari HGU ke HGB faktanya bisa satu tahunan, sehingga jika mengacu pada aturan normatif ini dikhawatirkan akan berdampak pada masalah-masalah lain. “Misalnya investor yang siap berinvestasi di daerah akan lari jika prosesnya berbelit-belit,” imbuh Azwar.
Seperti diketahui, beberapa Pengurus dan Anggota Apkasi tampak hadir di acara tersebut, seperti dari Kabupaten Nias, Jayapura, Minahasa Selatan, Tangerang, Lombok Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Kolaka, Kubu Raya dan Malaka. (Poy)
