Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M.Hanif Dhakiri mengakui pihaknya dalam beberapa tahun terakhir telah menerapkan strategi percepatan peningkatan kompetensi, melalui pelatihan kompetensi dan sertifikasi profesi. Maka tidak heran, Berdasarkan data BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia pada 2016 menurun hingga ke titik terendah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan Februari tahun ini jumlah pengangguran sebanyak 7,02 juta orang, atau 5,5% dari total jumlah penduduk. Jumlah itu pun lebih rendah dibandingkan dengan angka pengangguran pada 2015 yang mencapai 7,45 juta orang, atau sekitar 5,81% dari total penduduk Indonesia.
“Ini adalah angka pengangguran terendah sejak reformasi 1999, jadi angka tahun ini terendah,” tegasnya dalam paparan 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Tidak hanya itu, Data BPS juga mencatat angkatan kerja Indonesia mencapai 127,67 juta jiwa, dimana sekitar 60,38% adalah lulusan SMP ke bawah. Bahkan, jika dijumlahkan dengan angkatan kerja yang berpendidikan hingga SMA prosentasenya mencapai 77,81% . Meski begitu ia menilai Indonesia masih kekurangan tenaga kerja professional/ skilled.
“Pemerintah gendar meningkatkan kualitas SDM. Sebab kalau kita lihat angkatan kerja kita, masih banyak yang harus ditingkatkan kompetensinya,” kata Hanif.
Menteri Hanif menjelaskan, pelatihan kompetensi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bekal kompetensi bagi angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan rendah. Pelatihan ini dilakukan di lakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Dengan konsep ini, pelatihan yang diterima masyarakat memiliki kesesuaian (link and match) dengan perkembangan dunia usaha dan industri.
“Oleh karena itu, kita adakan pelatihan kompetensi untuk angkatan kerja yang belum memiliki kompetensi kerja itu, dan kita adakan sertifikasi untuk pekerja yang memiliki pengalaman kerja banyak tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi ataupun jenjang pendidikan yang cukup,” ujar Menaker.
Guna mendukung optimalisasi pelatihan kompetensi, Kemnaker terus mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hingga tahun 2016 ini, sebanyak 572 SKKNI telah diterbitkan untuk mendukung pelatihan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh BLK maupun oleh lembaga pelatihan kompetensi lainnya yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait dan swasta.
Sedangkan sertifikasi profesi merupakan sebuah langkah agar kompetensi yang dimiliki angkatan kerja paska mengikuti pelatihan dapat diakui di dunia usaha dan industri. Sertifikasi profesi juga bertujuan untuk mensetarakan kompetensi yang telah dimiliki masyarakat agar diakui serta memiliki daya tawar yang lebih. Saat ini, jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi sebanyak 2.463.806 (per Agustus 2016), lebih banyak dari tahun 2015 dengan jumlah 2.430.495 tenaga kerja tersertifikasi. (Has)
