Jakarta, Obsessionnews – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida menyindir dengan ledekan, bahwa ‘prestasi’ pertama dari Plt Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sekarang ini adalah pelimpahan kasus BG ke Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kebijakan seperti inilah yang sangat diharapkan oleh para koruptor,” ungkap La Ode kepada Obsessionnews.com, Selasa (3/3/2015).
Soalnya, lanjut La Ode, kalau kebiasaan sebelumnya masih terus terjadi di barisan Kejaksaan, maka kasus apapun bisa dinegosiasi atau ditransaksikan. “Apalagi kalau pimpinan Kejagung yang dikendalikan oleh politisi itu bersikap kompromis dan bersahabat dengan pihak yang berkasus, maka akan selalu membuat koruptor tersenyum,” kecam mantan Aktivis ini.
“Apakah kebijakan ini by design? Entahlah. Kalau yang ditanya para Pimpinan KPK, pasti akan katakan ‘tidak’. Bahkan boleh jadi dengan akan sangat marah. Namun kalau berdasarkan isyarat awal, ya sulit kalau para pengamat tidak mengatakan ‘ya’. Soalnya sejak awal, Plt Ketua KPK sudah bilang akan dilimpahkan ke Kejagung atau Kepolisian sendiri,” paparnya.
Menurut La Ode, pernyataan ‘jangan saling mencolek’ yang disampaikan saat di acara ILC juga mengarah ke sana. “Jadi, ya menurut analisis ini, ‘by design’. Tapi itu hanya pandangan kritis. Kalau ada yang marah alias tersinggung, ya haknya juga, silakah tersinggung dengan analitis kritis,” tantang Mantan Ketua DPD RI.
“Silakan juga marah. Langkah seperti itu bisa dikatakan melecehkan kerja profesional aparat dan penyidik KPK, karena pertama, kerjanya dianggap tidak layak untuk dilanjutkan, dan atau kedua, orang-orang di KPK dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menangani kasus BG itu lagi,” tandasnya.
Namun, tegas La Ode, pihak pegawai termasuk penyidik niscaya tidak bisa berbuat banyak, karena penentunya bukan mereka, melainkan pihak Plt Pimpinan KPK itu. “Yang dikuatirkan lebih jauh adalah jangan sampai Plt Pimpinan KPK sekarang ini bekerja atas pesanan dari kepentingan politik tertentu,” tandasnya.
“Wah…, kalau ini yang terjadi maka tak ada gunanya lagi KPK, dan inilah yang lagi diidam-idamkan oleh para koruptor yang notabene umumnya merupakan oknum politisi, pejabat, dan pebisnis hitam yang saling berjaringan dan bahkan terbentuk semacam invisible syndicate. Parahnya lagi, putusan hakim boleh jadi juga diperjualbelikan,” tambahnya. (Asma)
