Rabu, 13 November 19

KPK Ungkap Niat Bowo Sidik Kumpulkan Uang untuk Serangan Fajar

KPK Ungkap Niat Bowo Sidik Kumpulkan Uang untuk Serangan Fajar
* Petugas KPK membuka tirai puluhan kardus berisi uang terkait OTT kasus pengangkutan pupuk. (Foto: GATRA/Iwan)

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka. Bowo ditetapkan tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap dalam pelaksanaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). 

 

Baca juga:

KPK Minta Seluruh BUMN Transparan dalam Pengadaan Barang

KPK ‘Cium’ Adanya Dugaan Suap Pengisian Jabatan di Daerah Lain

Kali Ini Fahri Hamzah dan Mahfud Satu Paham Soal KPK

 

Selain Bowo, KPK juga menetapkan pihak swasta dari PT Inersia, Indung sekaligus perantara kasus ini dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti sebagai tersangka. KPK menduga Bowo dan Indung sebagai penerima suap dari PT HTK. Sedangkan Asty Winasti diduga sebagai pemberi suap. 

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019) malam.

Bowo diduga menerima fee kepada PT HTK terkait biaya angkut untuk distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Fee yang diterima sejumlah 2 dollar Amerika Serikat per metrik ton. KPK menduga sebelumnya terjadi 6 kali penerimaan oleh Bowo di berbagai tempat. Nilainya sekitar Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

“Diduga sebelumnya telah terjadi 6 kali penerimaan di berbagai tempat seperti di rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp 221 juta dan USD 85.130,” ucap Basaria.

Atas perbuatannya, Bowo dan Indung disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian, Asty disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK menduga penerimaan suap oleh Bowo berkaitan erat dengan pencalegan. Bahkan uang diduga dari hasil suap itu diduga untuk kepentingan serangan fajar Pemilu 2019. Untuk diketahui Bowo merupakan politikus Golkar. Tadi sore, Golkar memecat Bowo dari kepengurusan.

“KPK sangat menyesalkan kejadian ini karena diduga anggota DPR RI yang sedang mencalonkan diri dari daerah pemilihan Jateng II pada Pemilu 2019 justru terlibat korupsi,” ujar Basaria.

Basaria mengatakan, Bowo mengumpulkan uang tak hanya dari sekali penerimaan. Sejumlah penerimaan dikumpulkan di satu tempat untuk serangan fajar keperluan logistik Pemilu. “Bahkan diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk ‘serangan fajar’ pada Pemilu 2019,” papar Basaria. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.