Minggu, 21 April 19

KPK ‘Cium’ Adanya Dugaan Suap Pengisian Jabatan di Daerah Lain

KPK ‘Cium’ Adanya Dugaan Suap Pengisian Jabatan di Daerah Lain
* Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Detak.co)

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) mendapatkan sejumlah informasi tentang adanya kasus dugaan suap pengisian jabatan di daerah lain. Hal itu diketahui setelah lembaga antirasuah itu mengembangkan penyidikan kasus mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku mengetahui hal itu. Namun Syarif tidak memerinci pengisian jabatan di Kementerian Agama di daerah lain tersebut. Syarif juga tidak menjelaskan daerah mana saja yang dimaksud.

“Saya tidak bisa katakan masif, tapi kami mendapatkan informasi tidak hanya Jatim, tapi informasi dapatkan di daerah lain,” kata Syarif di gedung ACLC, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Syarif meminta publik menunggu proses hukum yang tengah berjalan. KPK saat ini mengembangkan proses penyidikan tersangka kasus suap Muhammad Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin, dan anggota DPR yang juga eks Ketum PPP Romahurmuziy Rommy). 

“Ya itu sekarang pengembangan penyidikan sedang berjalan, ya sabarlah. Kalau meneliti korupsi harus teliti, tidak bisa semua harus diburu-buru,” tutur dia.

KPK sebelumnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag. Rommy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Rommy diduga menerima Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris untuk membantu proses pengisian jabatan kedua orang itu. KPK menduga Rommy bekerja sama dengan aktor internal Kemenag dalam menjalankan aksinya, mengingat Rommy adalah anggota Komisi XI DPR, yang tak punya kewenangan di Kemenag.

Kementerian Agama juga memutuskan memberhentikan sementara Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Keduanya dinonaktifkan karena berstatus tersangka dugaan suap.

“Kakanwil Kemenag Jatim dan Kakanmenag Gresik sudah diberhentikan sementara. SK pemberhentian sudah terbit 19 Maret 2019,” ujar Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen Kemenag Mastuki dalam keterangan pers, Jumat (22/3/2019).

Penonaktifan kedua pejabat itu, disebut Mastuki, mengikuti aturan Pasal 88 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aturan pemberhentian sementara aparatur sipil negara (ASN). Salah satu isinya adalah penonaktifan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Hal yang sama, jelas Mastuki, juga diatur dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. “KPK dalam konferensi pers hari Sabtu, 16 Maret 2019, sudah mengumumkan kedua orang ini sebagai tersangka. Sebagai tindak lanjut, kami terbitkan SK pemberhentian sementara,” tuturnya.

Kemenag kemudian mengangkat Kabag TU Kanwil Kemenag Jatim sebagai Plt Kepala Kanwil. Sementara itu, Plt Kepala Kankemenag Kabupaten Gresik dijabat oleh Kasubag TU. “Sampai saat ini proses layanan publik baik di Kanwil Kemenag Jatim maupun Kankemenag Kabupaten Gresik berjalan lancar sebagaimana biasanya,” ujarnya.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.