Jakarta, Obsessionnews.com – KPK yang baru di bawah kepemimpinan Firli Bahuri sempat dipuji karena mampu melakukan operasi tangkap tangan tercepat pasca pergantian kepemimpinan. Bayangkan kurang dari seminggu dalam hitungan hari, KPK langsung melakukan OTT dua kali, pertama terhadap Bupati Sidoaro Saiful Ilah, dan kedua Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
KPK tampak begitu garang saat melakukan OTT Saiful dan Wahyu. Terlebih saat OTT Komisioner KPU yang diduga menjerat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan juga Caleg PDI-P Harun Masiku, KPK terlihat cukup berani berhadapan dengan para kader partai penguasa. Namun belakangan KPK justru mendapat kritikan yang tajam dari berbagai pihak. KPK dianggap lemah tak berdaya menghadapi politisi PDI-P.
Terutama terhadap Harun, yang diduga sebagai pihak yang memberikan suap terhadap Wahyu untuk meloloskan jalanya agar bisa menjadi anggota DPR dalam sistem pergantian antar waktu. Harun menjadi satu-satunya tersangka yang tidak terjaring OTT, dan kini masih berstatus buronan. KPK berdalih saat OTT Harun tidak berada di Jakarta.
Ditjen Imigrasi Kemenkumham juga sempat menyatakan, Harun berada di Singapura pada 6 Januari 2020, atau dua hari sebelum OTT Wahyu. Namun Majalah Tempo edisi 18 Januari menemukan fakta lain Harun ada di Indonesia sejak 7 Januari. KPK mengelak dan berpegang pada data yang dimiliki Imigrasi.
Setelah terungkap kebohongannya oleh publik, pihak Imigrasi kemudian meralat pernyataan mereka. Hari ini (22/1/2020), Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie menyatakan Harun sudah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. “HM telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada 7 Januari 2020,” ujar Ronny saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta.
Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono mengaku sebenarnya keberadaan Harun Masiku sudah diketahui beberapa waktu yang lalu. Karena satu dan lain hal, ia baru mengumumkan ke publik setelah pemberitaan tentangnya makin ramai dan disorot berbagai media.
“Baru hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan. Jangan sampai informasinya salah,” kata Bambang di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan mereka tidak langsung mengumumkannya ke publik karena “masih menunggu arahan.” Ia juga mengatakan telat mengabari publik karena “segala sesuatu harus kita pastikan dulu.” Ia mengatakan sempat terjadi persoalan teknis atau delay system yang membuat kepulangan Harun dari Singapura telat diketahui.
Padahal fakta yang diungkap Tempo sudah jelas Harun sudah di Jakarta. Namun KPK tak lekas menangkap Harun. Belakangan Ketua KPK Firli mengaku belum tahu keberadaan Harun. ‘Kalau saya sudah tahu [keberadaan Harun], saya tangkap pasti,” Ujar Firli Saat diwawancarai juru warta di DPR RI, Senin (20/1/2020) sore,
Ia lantas meminta masyarakat yang tahu keberadaan Harun untuk lapor. “Kalau mbak (wartawan) tahu pun, kasih tahu saya, saya tangkap. Pokoknya seluruh informasi, kami terima, kalau mbak (wartawan) ada informasi sekarang, sampaikan,” katanya.
Pernyataan itu langsung dikritik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa. Baginya, dengan segala infrastruktur yang dimiliki KPK lebih tahu untuk menemukan orang, Firli tak patut bicara demikian. “Pimpinan KPK bilang apa? ‘Laporkan ke saya.’ Itu kan lucu. Kenapa KPK enggak proaktif? Ini ada yang lucu banget,” katanya saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2020). (Albar)
