Minggu, 29 Mei 22

KPK Diminta Periksa Jimmy Sugiarto Soal Korupsi TPPU Nurhadi

KPK Diminta Periksa Jimmy Sugiarto Soal Korupsi TPPU Nurhadi
* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Jakarta, obsessionnews.com – Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Ahmad Fikri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Jimmy Sugiarto Sie terkait dugaan pengunaan uang suap dari narapidana mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Baca juga: KPK Periksa 13 Saksi Kasus TPPU Sanusi

Seperti diketahui, posisi kasus Nurhadi dan Rezky, masing-masing dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Keduanya dinyatakan bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

“Menyatakan terdakwa I Nurhadi dan terdakwa II Rezky Herbiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan beberapa kali secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan,” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Diduga TPPU, KPK Akan Sita Aset-Aset Fuad

Dalam kasus ini Nurhadi dan Rezky dinyatakan menerima suap sebesar Rp35,726 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto terkait kepengurusan dua perkara.

Selain itu, keduanya juga terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Menurut Fikri, Nurhadi dan Rezky terbukti menerima suap dan gratifikasi penanganan perkara di lingkungan MA sepanjang 2011-2016 sebesar Rp49 miliar. Uang tersebut dipakai untuk berbagai hal, dari mulai membeli lahan sawit, tas Hermes, jam tangan, mobil Land Cruiser, Lexus, Alphard, membayar utang, berwisata ke luar negeri, ditukar dengan mata uang asing, hingga menyewa rumah merenovasi rumah.

Baca juga: KPK Hormati Akil Ajukan Judicial Review UU TPPU ke MK

“Dugaan aliran hasil suap gratifikasi kepada Nurhadi dan menantunya, bahwa dari penelusuran yang kami dapati bahwa ada dugaan kuat dana hasil suap gratifikasi kepada Nurhadi dan Rezky diduga mengalir kepada Jimmy Sugiarto Sie dengan dalih untuk penyewaan rumah tinggal yang terletak The Abbey Kemang Jakarta Selatan di Blok /unit 18 B,” kata Fikri.

Dia menjelaskan, pada kurun waktu 2016-2017, diduga ada bukti pembayaran dilakukan dengan mata uang Singapore yang kemudian dikonversi ke mata uang rupiah dan dikirim atau ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Jimmy Sugiarto Sie.

“Patut diduga ini adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang  (TPPU) yang dilakukan oleh Nurhadi dan Rezky dari hasil uang kejahatannya,” ucapnya.

Baca juga: Sanusi Bingung Jadi Tersangka Kasus TPPU

Fikri menjelaskan, legal posisi netralisasi pelaku pasif TPPU dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dikarenakan tujuan utama dari tindakan tersebut adalah menyembunyikan hasil dari tindak pidana, maka pelaku utama akan melakukan beberapa upaya yang ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui beberapa transaksi demi mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif.

Sebagaimana dimuat dalam UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat 1, dengan bunyi pasal sebagai berikut :

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.

Dalam konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi.

Fikri menilai, posisi Jimmy Sugiarto Sie patut diduga sebagai Pelaku Pasif dalam TPPU hasil suap gratifikasi Nurhadi dan Rezky.

Karena itu, KAKI sebagai organisasi yang peduli dengan pemberantasan korupsi meminta kepada KPK untuk memanggil Jimmy Sugiarto Sie sebagai pelaku pasif dalam TPPU. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.