Saya menyimak pandangan Prof Mahfud di TV One tentang Pemerintahan yang adil/berkeadilan lebih penting dari segalanya. Beliau mengatakan siapa pun yang memimpin tak jadi masalah, yang penting Dia bisa berlaku adil seadil-adil nya dalam semua hal.
Yang ingin menambahkan pemahaman itu,kalau mau menggunakan istilah ‘harga mati’ maka yang paling harga mati adalah perlakuan/penerapan Pemerintah yang adil dan merata. Itu bersesuaian dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara.
Yang tak bisa lebih tinggi dari itu. Dengan perkataan lain kita tidak boleh menerima pengertian boleh tidak adil dan makmur asal sistemnya NKRI atasi lainnya, karena Tujuan Nasional yang menempatkan masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan tertinggi kita bernegara berada di atas sub sistim NKRI.
Sekarang coba dicermati dalam praktik keseharian kita Berbangsa:
1. Pembangunan Jawa dan luar Jawa,adilkah?
2. Perlakuan terhadap Ulama yang dizalimi kemarin oleh Aparat keamanan, adilkah?
3. Perlakuan hukum terhadap Laiskoda, Megawati, Anak PKI yang bergerak/berujar secara terbuka, adilkah?
4. Kepemililan lahan 5 juta ha pada suatu perusahaan, adilkah?
5. Mudahnya pemberian sertifikat tanah seluas 3 juta m2 dalam dua hari selesai, wajar/adilkah?
6. Dan banyak lagi fakta bisa ditemukan.
Singkat cerita begitu banyak praktek ketidakadilan dengan “telanjang” terlihat dalam pemerintahan ini. Mungkin kalian merasa kurang bersalah, karena tidak menempatkan sebuah Pemerintah yang adil sebagai harga mati. Dan tak ada niatan juga memperbaiki tata nilai itu, agar bisa dengan leluasa berlaku zalim.
Saya menghimbau kepada Saudaraku pada waktunya kita luruskan nilai itu. Jika toh harus menyebut NKRI harga mati, mesti satu nafas dengan yang adil dan makmur.
Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid
Mantan Menteri Dalam Negeri
